Pakar Nilai Kepemimpinan MULIA Sentuh Dimensi Kemanusiaan Pembangunan Kota Makassar

KATADIA MAKASSAR || Momentum Refleksi Akhir Tahun Pemerintah Kota Makassar 2025 menjadi ruang evaluasi sekaligus apresiasi terhadap arah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham.

Dalam forum tersebut, sejumlah pakar menilai pasangan yang dikenal dengan akronim MULIA menunjukkan komitmen kuat membangun kota tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari dimensi sosial dan kemanusiaan.

Forum bertema “Menakar Capaian Kinerja Kolektif dan Komitmen Perbaiki Tata Kelola Pemerintah Kota Makassar” itu digelar di Hotel Novotel, Rabu (17/12/2025).

Dosen Pascasarjana Ilmu Politik dan Hubungan Internasional FISIP Universitas Hasanuddin, Dr. Adi Suryadi Culla, M.A., yang hadir sebagai narasumber, menjelaskan bahwa pembangunan kota ideal tidak dapat dilepaskan dari cara pemerintah memahami warganya. Ia mengulas konsep kota sebagai civitas (komunitas manusia) dan urbs (bentuk fisik serta infrastruktur).

Menurutnya, kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu menjaga keseimbangan antara tata ruang, tata kelola, dan denyut kehidupan masyarakat.

“Sejarah menunjukkan kota bisa lahir, tumbuh, bahkan mati. Ada kota yang hilang karena bencana alam, ada pula yang runtuh akibat dekadensi moral. Kuncinya ada pada kepemimpinan dan tata kelola sumber daya manusia serta alamnya,” ujar Adi dalam pemaparannya.

Adi menekankan pembangunan kota harus dilihat dari tiga dimensi utama. Pertama, dimensi praktis-spasial. Kedua, dimensi representasi ruang. Ketiga, yang dinilainya paling krusial, adalah dimensi ruang representasional, yakni kota sebagai ruang hidup yang benar-benar merefleksikan suara, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat dari bawah.

Dalam konteks Makassar, Adi menilai kepemimpinan Munafri–Aliyah menunjukkan perhatian serius pada dimensi ketiga tersebut. Ia mencontohkan kebiasaan Munafri yang aktif turun langsung ke lapangan untuk mendengar keluhan warga serta memastikan kebijakan tidak merugikan masyarakat kecil.

“Itu bukan sekadar kebijakan administratif, tapi sentuhan langsung yang dirasakan masyarakat. Di situ tata kelola tidak berhenti pada rencana, tetapi hadir dalam empati,” jelasnya.

Selain itu, Adi juga mengapresiasi terobosan Pemerintah Kota Makassar dalam menyelenggarakan pemilihan RT/RW secara langsung oleh warga. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah berani dan progresif dalam memperkuat partisipasi masyarakat dari level paling dasar.

“Pemilihan RT/RW itu luar biasa. Ini menyentuh langsung faktor subjektif masyarakat, yaitu rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab. Ketika dipilih langsung, kontrol sosial menjadi lebih kuat dan partisipasi tumbuh secara alami,” tegasnya.

Ia menilai kebijakan tersebut bukan sekadar membangun sistem pemerintahan, tetapi membangun manusia sebagai subjek pembangunan, hal yang kerap terabaikan dalam program pembangunan yang terlalu berorientasi pada aspek fisik.

Selain tata kelola pemerintahan, Adi turut mengapresiasi capaian Pemkot Makassar di sektor pendidikan, infrastruktur, penanganan sampah, serta pengendalian banjir. Ia menilai kebijakan pendidikan gratis tingkat SD dan SMP sebagai langkah penting dalam pemenuhan hak dasar warga.

“Pendidikan adalah hak asasi manusia. Apa yang dilakukan Pemkot Makassar sudah berada di jalur yang sangat tepat, apalagi mampu melibatkan dunia industri secara partisipatif di luar skema anggaran formal,” ungkapnya.

Menutup pemaparannya, Adi menyatakan optimisme terhadap arah kepemimpinan Munafri–Aliyah ke depan. Ia menilai kepemimpinan saat ini menunjukkan kematangan, keberanian mengambil risiko kebijakan, serta kesungguhan membangun Makassar sebagai kota yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga beradab secara sosial.

“Yang kita lihat hari ini adalah bukti bahwa kepemimpinan dengan keberpihakan pada suara masyarakat akan melahirkan kota yang lebih hidup. Kita patut optimistis menatap masa depan Makassar,” pungkasnya.(**)