RKPD 2027 Jadi Fondasi Penguatan RPJMD, Wali Kota Makassar Tekankan Keberlanjutan Pembangunan

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar terus mematangkan arah pembangunan daerah menuju tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan, menjaga kesinambungan program, serta memastikan perencanaan mampu menjawab tantangan pembangunan perkotaan yang semakin kompleks.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2027 ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan dan mempercepat pencapaian target pembangunan daerah sesuai visi Kota Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa RKPD 2027 merupakan instrumen strategis dalam menjaga kesinambungan program sekaligus mempercepat pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar 2025–2029.

Menurut Munafri, tahun 2027 memiliki posisi krusial karena berada pada fase penguatan dan konsolidasi pelaksanaan RPJMD 2025–2029.

“Perencanaan pembangunan harus disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan Kota Makassar,” ujar Munafri saat membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD di Hotel Novotel Makassar, Kamis (29/1/2026).

Ia menekankan bahwa RKPD tidak boleh dipandang sebagai dokumen tahunan semata, melainkan sebagai instrumen strategis yang menjamin konsistensi kebijakan, kesinambungan program, serta percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Munafri kembali menegaskan visi pembangunan Kota Makassar 2025–2029, yakni Kota Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan, sebagai landasan utama dalam penyusunan RKPD 2027. Visi tersebut diharapkan mampu menjembatani arah kebijakan RPJMD dengan implementasi program dan kegiatan perangkat daerah.

Ia juga menekankan pentingnya penyusunan RKPD yang berbasis data dan indikator kinerja, bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui pendekatan top-down dan bottom-up secara simultan.

“Prinsip utama yang harus kita pegang adalah keberlanjutan. Program yang telah dirintis harus diperkuat, disempurnakan, dan diakselerasi dampaknya, terutama yang secara langsung mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Kota Makassar,” jelasnya.

Menurut Munafri, keberlanjutan pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai kelanjutan kegiatan secara administratif, tetapi memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu menjawab dinamika serta tantangan pembangunan perkotaan ke depan.

Ia pun menegaskan kepada seluruh perangkat daerah agar hasil Forum Konsultasi Publik ini ditindaklanjuti secara serius dan terintegrasi dalam penyempurnaan rancangan awal RKPD 2027, sekaligus menjadi dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dan sinergis.

“Seluruh aktivitas perangkat daerah harus dapat diukur outcome dan impact-nya untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kota Makassar Tahun 2027 ini dihadiri oleh unsur DPRD Kota Makassar, Ketua TP PKK Kota Makassar, Sekretaris Daerah, perwakilan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, jajaran perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, serta perwakilan kelompok perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. (*)