Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Perkuat Sinergi dengan Kemendagri, Bahas Tata Kelola dan e-Mutasi ASN

KATADIA JAKARTA || Di sela agenda pemerintahan di Ibu Kota, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, melakukan kunjungan strategis ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi pemerintahan ke depan. Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Makassar dalam memastikan arah kebijakan daerah tetap selaras dengan regulasi dan program nasional.

Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menyambangi Kemendagri RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Kehadirannya disambut langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Cheka Virgowansyah. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Dalam silaturahmi tersebut, keduanya membahas berbagai isu strategis serta peluang kolaborasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan Kota Makassar ke depan. Wali Kota Makassar turut didampingi Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Andi Asminullah.

Kehadiran jajaran pendamping ini menegaskan keseriusan Pemerintah Kota Makassar dalam mengonsolidasikan berbagai aspek pemerintahan, mulai dari administrasi, pendapatan daerah, hingga koordinasi lintas kementerian, demi mewujudkan pelayanan publik yang semakin optimal dan berkelanjutan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menuturkan, pertemuannya dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi pemerintahan ke depan. Dalam kesempatan tersebut, Appi secara khusus menyampaikan ucapan selamat kepada Cheka Virgowansyah yang baru dilantik dan dipercaya mengemban amanah sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah.

“Pertemuan ini bagian dari silaturahmi. Pak Cheka baru dilantik di posisi Ditjen Otda, sehingga saya datang untuk menyampaikan ucapan selamat sekaligus berdiskusi mengenai peluang kerja sama ke depan,” ujar Appi.

Menurutnya, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai isu strategis terkait penguatan jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menilai, sinergi yang solid sangat dibutuhkan agar program pembangunan serta penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kami membicarakan peluang dan kerja sama untuk memperkuat jalannya pemerintahan ke depan. Kota Makassar tentu membutuhkan kerja sama dan perhatian dari pemerintah pusat agar bisa saling menguatkan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan,” jelasnya.

Sebagai salah satu kota metropolitan di Kawasan Timur Indonesia, lanjut Appi, Makassar memiliki peran strategis yang membutuhkan dukungan kebijakan, regulasi, serta koordinasi lintas sektor dengan pemerintah pusat.

“Pertemuan ini kami harapkan menjadi kunci dalam memastikan kebijakan daerah berjalan seiring dengan arah pembangunan nasional,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar, Andi Ardi Rahadian, menambahkan bahwa pertemuan antara Wali Kota Makassar dan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas pemerintahan di Kota Makassar.

Diskusi tersebut, kata Ardi, menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, efektif, dan berbasis sistem, sejalan dengan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis.

“Salah satu fokus pembahasan adalah strategi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kapasitas ASN di Kota Makassar agar pelaksanaan program-program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, turut dibahas pemanfaatan sistem digital untuk mendukung efisiensi birokrasi, khususnya dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah penerapan sistem e-Mutasi, yakni platform digital yang memfasilitasi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) antar daerah secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.

“Melalui sistem online e-Mutasi, proses mutasi ASN dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akuntabel. Sistem ini diharapkan mampu mengurangi birokrasi yang berbelit serta meningkatkan kepastian dalam pengurusan mutasi antar daerah,” jelas Ardi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Cheka Virgowansyah, menegaskan komitmen Kemendagri untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Makassar. Dukungan tersebut mencakup pembinaan, fasilitasi kebijakan, hingga penguatan regulasi daerah agar tetap selaras dengan kebijakan nasional.

“Pada prinsipnya, Kemendagri terus mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas pemerintahan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik,” tegasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga melakukan kunjungan ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) dengan fokus pada penguatan sektor pariwisata dan kemaritiman sebagai dua potensi unggulan Kota Makassar. (*)