Terhubung dengan kami

Pemkot Makassar

Komisi V DPR RI dan BBWS Pompengan Jeneberang Dukung Penataan Kanal dan Trotoar Kota Makassar

Dipublikasikan

pada

Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menata wajah kota yang bersih, tertib, dan berestetika mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

KATADIA MAKASSAR || Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menata wajah kota yang bersih, tertib, dan berestetika mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Komisi V DPR RI bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang menyatakan kesiapan berkolaborasi mendukung program penataan trotoar, kanal, serta kawasan pinggiran sungai yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Dukungan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya penataan infrastruktur perkotaan sebagai bagian dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat citra kota yang ramah dan berkelanjutan.

Komitmen kolaborasi itu mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Balai Kota Makassar, Jumat (6/2/2026). Rapat tersebut dihadiri Anggota Komisi V DPR RI asal Sulawesi Selatan, Hamka B. Kady, Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, serta jajaran Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Sulawesi Selatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum.

Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B. Kady, menegaskan komitmen pihaknya bersama jajaran balai teknis Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendukung penuh program penataan kanal yang dicanangkan Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin.

Menurut Hamka, dukungan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan fungsi kanal sebagai infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga memperbaiki estetika kota serta menciptakan tata kota yang bersih, tertib, dan nyaman bagi masyarakat.

“Kami bersama balai jalan mendukung penataan kanal. Ini bukan hanya soal fungsi teknis, tetapi juga bagaimana meningkatkan estetika kota dan bersinergi dengan rencana Pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.

Ia menambahkan, penataan kota juga mencakup penertiban aktivitas jualan di pinggir jalan dan kawasan sekitar kanal demi menciptakan wajah kota yang lebih tertata.

Hamka mengungkapkan, pada hari yang sama ia bersama Kepala BBWS Pompengan–Jeneberang dan Kepala Balai Cipta Karya Sulawesi Selatan melakukan pertemuan langsung dengan Wali Kota Makassar guna menginisiasi diskusi pembangunan Kota Makassar secara terintegrasi.

“Kami berdiskusi langsung dengan Pak Wali bagaimana Kota Makassar dibangun secara baik dan terencana agar program pusat dan daerah bisa tersinkronisasi,” jelasnya.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa penataan kawasan kanal dan ruang publik merupakan bagian dari implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di kawasan pinggiran kanal dan sungai.

Menurutnya, sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat krusial, terutama dalam menghadapi musim hujan guna meminimalkan risiko banjir dan permasalahan lingkungan lainnya.

Hamka juga membeberkan sejumlah program prioritas yang sejalan dengan agenda Pemerintah Kota Makassar, di antaranya penanganan sampah, pemenuhan kebutuhan air bersih, serta penataan kawasan perkotaan secara menyeluruh.

“Kota Makassar harus bebas dari sampah, kebutuhan air bersih tercukupi, dan penataan kota berjalan baik. Ini sangat selaras dengan program prioritas Pak Wali Kota,” ungkapnya.

Ia menegaskan pentingnya fungsi kanal di Kota Makassar yang sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai. Kanal-kanal tersebut diharapkan dapat dipelihara secara optimal dan terbebas dari sampah maupun aktivitas yang mengganggu fungsi dan keindahannya.

“Dulu kanal penuh sampah, airnya hitam, trotoar dipenuhi pedagang dan bangunan liar. Ini akan kita benahi secara bertahap melalui kolaborasi,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik dukungan dan komitmen kolaborasi dari Komisi V DPR RI serta jajaran balai teknis dalam mendukung program penataan permukiman, pinggiran jalan, dan aliran sungai di Kota Makassar.

Menurut Munafri, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan perkotaan yang melibatkan berbagai kewenangan.

“Kami sangat menyambut baik dukungan ini, terutama dalam penataan permukiman, pinggiran jalan, dan aliran sungai. Banyak hal memang harus dibicarakan lintas sektor,” ujarnya.

Munafri menjelaskan, salah satu isu krusial yang dibahas adalah pengelolaan dan kebersihan kanal, termasuk pola penataan kawasan agar tetap fungsional sekaligus mendukung estetika kota.

Selain itu, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang beraktivitas di atas trotoar juga menjadi perhatian bersama untuk memastikan hak pejalan kaki tetap terlindungi.

“Penataan PKL di atas trotoar juga menjadi bagian dari upaya kita menghormati hak-hak masyarakat, khususnya pejalan kaki,” tutup Munafri.

Di sisi lain, BBWS Pompengan Jeneberang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam pemeliharaan dan penataan kanal-kanal di wilayah Kota Makassar hingga tahun 2026.

Kepala BBWS Pompengan Jeneberang, Heriantono Waluyadi, menyebutkan bahwa kolaborasi penataan dan pembersihan kanal telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir dan akan terus dilanjutkan.

“Kami akan terus berkoordinasi terkait pemeliharaan, penataan, dan pembersihan kanal agar fungsi drainase tetap optimal, khususnya saat musim hujan,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika kanal terjaga kebersihannya, maka sistem drainase akan berfungsi sesuai kapasitas desain sehingga mampu mengurangi potensi genangan dan banjir. (*)

Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending