KATADIA MAKASSAR || Tepat satu tahun kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, masyarakat mulai merasakan perubahan yang dijanjikan saat masa kampanye.
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto, pasangan yang dikenal dengan akronim MULIA ini bergerak cepat menerjemahkan visi politik ke dalam kerja nyata yang menyentuh kebutuhan warga Makassar.
Dalam kurun 12 bulan atau sekitar 365 hari pemerintahan berjalan, arah pembangunan kota dinilai semakin terukur. Sejumlah program prioritas mulai menunjukkan hasil di lapangan, mulai dari penataan parkir liar, pembenahan drainase dan kebersihan lingkungan, penguatan layanan publik, hingga program sosial seperti seragam sekolah gratis.
Di sektor penataan kota, langkah tegas namun humanis dilakukan dalam menertibkan parkir liar dan lapak di atas fasilitas umum. Pendekatan persuasif yang dikedepankan membuat proses penertiban berjalan relatif kondusif. Dampaknya, wajah kota lebih tertib, akses pejalan kaki lebih nyaman, dan ruang publik kembali pada fungsinya.
Komitmen terhadap kebersihan dan infrastruktur lingkungan juga diperkuat melalui gerakan pembersihan kanal secara rutin di tingkat kecamatan dan kelurahan. Upaya ini berkontribusi mengurangi potensi genangan dan banjir di sejumlah titik rawan.
Sementara itu, di bidang pendidikan dan pelayanan sosial, realisasi program seragam sekolah gratis menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan masyarakat. Program tersebut dinilai meringankan beban orang tua sekaligus menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan riil warga.
Dalam refleksi satu tahun kepemimpinan yang digelar di Lapangan Karebosi, Jumat (20/2/2026), Munafri menegaskan bahwa tahun kedua harus menjadi fase percepatan program yang berdampak nyata.
“Saya perlu ingatkan, bahwa masuk tahun kedua harus menjadi fase percepatan program yang berdampak nyata dan langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya di hadapan jajaran DPRD, Forkopimda, serta pimpinan OPD lingkup Pemkot Makassar.
Munafri yang akrab disapa Appi menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah tidak lagi menjalankan program yang bersifat seremonial atau sekadar memenuhi kewajiban administratif. Ia mengkritisi pola lama yang berulang tanpa evaluasi berbasis dampak.
“Begitu naifnya kita ketika hal-hal yang kemarin dianggap tidak berhasil lalu kita ulang lagi di tahun ini. Ini tidak akan memberikan dampak apa-apa,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada kapasitas sumber daya manusia, melainkan pada arsitektur berpikir dan sistem kerja yang belum sepenuhnya berorientasi pada penyelesaian masalah kota.
Appi mendorong perubahan paradigma perencanaan pembangunan, dari sekadar berbasis program menuju pendekatan problem solving government. Ia menekankan pentingnya indikator kinerja yang tidak hanya mengukur output, tetapi juga outcome dan impact.
“Setelah intervensi dilakukan, dampaknya harus diukur. Kalau belum sesuai harapan, berarti prosedurnya yang harus diperbaiki,” jelasnya.
Dalam refleksi tersebut, Munafri mengakui bahwa meski sistem pemerintahan mulai tertata, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
“Legitimasi publik itu bukan diberikan saat pelantikan, tetapi diperbaharui setiap hari melalui perubahan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia merumuskan empat pembelajaran utama dari tahun pertama, yakni program tidak otomatis menyelesaikan masalah, inovasi harus terintegrasi agar berdampak, anggaran besar tidak menjamin efektivitas, serta reformasi administrasi belum cukup tanpa reformasi manajemen kinerja.
Menurutnya, jika tahun pertama adalah fase pembenahan sistem kerja, maka tahun kedua adalah fase percepatan dampak.
“Makassar tidak kekurangan kerja. Makassar sedang menyempurnakan cara bekerja,” ungkapnya.
Di akhir sambutannya, Appi mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan.
“Sampaikan kepada kami ketika kami lalai dan tegur kami ketika kami salah. Semua demi pelayanan publik yang lebih baik,” tutupnya. (*)
Makassar6 hari lalu
