KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmen kolaboratif dalam pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Sampah yang digelar di Auditorium Gedung PKK Kota Makassar, Jumat (17/4/2026).
Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Dewan Lingkungan Hidup, hingga unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Dalam forum tersebut terungkap bahwa capaian pengelolaan sampah Kota Makassar saat ini masih berada di kisaran 2 persen. Angka ini dinilai masih jauh dari target nasional sebesar 51,2 persen, sehingga menjadi perhatian serius pemerintah kota untuk segera melakukan percepatan pembenahan sistem.
Ketua Dewan Lingkungan Hidup, Melinda Aksa, menyampaikan bahwa penguatan bank sampah menjadi salah satu langkah strategis. Dari kebutuhan sekitar 300 unit, saat ini baru sekitar 100 bank sampah yang aktif beroperasi.
Ia menegaskan, pemilahan sampah dari sumber atau rumah tangga merupakan kunci utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Karena itu, keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari tingkat RT/RW hingga pemerintah kota, sangat dibutuhkan.
Sejalan dengan itu, Anggota Dewan Lingkungan Hidup, Marini Ambo Wellang, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya pada tahap hulu dan tengah. Menurutnya, peran camat dan lurah sangat strategis dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal di tingkat wilayah.
“Penanganan sampah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Dewan Lingkungan Hidup lainnya, Irwan Ridwan, mengingatkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Makassar yang semakin mengkhawatirkan. Jika tidak ada intervensi signifikan, daya tampung TPA diperkirakan hanya mampu bertahan sekitar 18 bulan ke depan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala DLH Kota Makassar, Helmy Budiman, menegaskan perlunya transformasi sistem pengelolaan sampah dengan menghentikan praktik open dumping dan beralih ke sistem sanitary landfill.
“Ke depan, hanya residu yang masuk ke TPA. Pemilahan harus dimulai dari sumber agar volume sampah dapat ditekan secara signifikan,” jelasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkot Makassar juga merencanakan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berskala besar, termasuk Pembangkit Sampah Energi Listrik (PSEL) di kawasan Tamangapa dengan kapasitas sekitar 1.300 ton per hari.
Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti Refuse Derived Fuel (RDF), gasifikasi, dan pirolisis turut didorong untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah.
FGD ini juga menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. Meski demikian, sejumlah wilayah menunjukkan capaian positif, salah satunya Kecamatan Tallo yang mampu mereduksi sekitar 50 ton dari total 89 ton sampah per hari melalui integrasi program pengelolaan sampah dan urban farming.
Namun di sisi lain, masih terdapat persepsi di masyarakat bahwa pembayaran retribusi sampah sudah cukup tanpa diikuti kewajiban pemilahan dari sumber.
Berdasarkan data, timbulan sampah di Kota Makassar mencapai sekitar 1.034 ton per hari, dengan lebih dari 900 ton di antaranya belum terkelola secara optimal.
Sebagai langkah penguatan, Pemkot Makassar juga tengah menyiapkan tenaga edukator persampahan untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.
FGD lanjutan direncanakan akan difokuskan pada pemetaan persoalan persampahan di masing-masing kecamatan. Setiap camat diminta menyusun mapping masalah sekaligus menghadirkan solusi sesuai karakteristik wilayah, sebagai bagian dari strategi penanganan yang lebih terarah dan efektif. (*)
Makassar3 hari lalu
