KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, terus memperkuat komunikasi politik yang inklusif dengan berbagai elemen, termasuk partai politik non-parlemen. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan menerima audiensi Koalisi Partai Kerakyatan Non-Parlemen yang terdiri dari Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Ummat, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Jumat (26/6/2026).
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog. Selain mempererat silaturahmi, ketiga partai menyatakan komitmennya menjadi mitra Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung berbagai program pembangunan, khususnya penataan kota dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Perwakilan koalisi, Izhar, mengatakan audiensi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kepemimpinan Munafri Arifuddin sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan partai politik demi kepentingan masyarakat.
“Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus menyampaikan komitmen mendukung seluruh program Pak Wali Kota,” ujarnya.
Menurut Izhar, ketiga partai siap mengambil peran dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai program Pemerintah Kota Makassar agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kebijakan yang dijalankan.
“Tujuan kami adalah saling menguatkan agar program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Izhar yang juga menjabat Wakil Sekretaris sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC PBB Kota Makassar menilai setiap kebijakan pemerintah membutuhkan dukungan dan pemahaman masyarakat. Karena itu, pihaknya siap turun langsung untuk memberikan penjelasan mengenai program-program pemerintah, termasuk kebijakan penataan kota yang saat ini tengah menjadi perhatian publik.
Ia menegaskan PBB bersama Partai Ummat dan PKN yang sebelumnya mengusung pasangan MULIA pada Pilwali 2024 akan terus mengawal kebijakan yang bertujuan mempercantik wajah Kota Makassar.
“Penataan itu dilakukan untuk kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kami akan ikut mengedukasi masyarakat agar memahami tujuan kebijakan tersebut,” jelasnya.
Menurut Izhar, hasil penataan kota mulai terlihat dengan kawasan yang sebelumnya semrawut kini menjadi lebih tertata, akses jalan lebih lega, trotoar kembali berfungsi bagi pejalan kaki, serta lingkungan kota menjadi lebih bersih dan nyaman.
Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan keberhasilan pembangunan kota tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh-tokoh di tingkat akar rumput.
“Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama yang baik dengan kelompok-kelompok masyarakat,” kata Munafri.
Ia menyambut baik komitmen tiga partai non-parlemen yang siap mendukung berbagai program Pemerintah Kota Makassar. Menurutnya, dukungan seluruh kekuatan politik menjadi modal penting agar setiap kebijakan pemerintah dapat diterima dan dipahami masyarakat.
“Kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat harus terus berjalan. Tidak semua hal bisa dikerjakan pemerintah sendiri. Itu sangat tidak mungkin,” ujarnya.
Munafri meminta agar bentuk kolaborasi disusun secara terencana sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Menurutnya, setiap kegiatan yang dijalankan bersama partai politik harus sejalan dengan program pemerintah dan memiliki unsur pemberdayaan masyarakat.
“Yang penting kegiatannya sejalan dengan program pemerintah. Harus terlihat ada pemberdayaan di dalamnya dan ada dukungan nyata agar sistem ini berjalan dengan baik,” tuturnya.
Ia juga menilai pendekatan dialogis lebih efektif dibandingkan penyampaian informasi secara formal. Kader-kader partai yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dinilai mampu menjadi jembatan komunikasi pemerintah sehingga pesan pembangunan dapat diterima lebih baik.
Munafri menegaskan seluruh program penataan kota dilakukan demi kepentingan masyarakat luas, termasuk mengembalikan fungsi ruang publik, memperlancar akses pejalan kaki, dan menciptakan lingkungan kota yang lebih tertata.
“Tujuan kita sudah jelas, yaitu demi kepentingan orang banyak. Kita ingin membangun kawasan yang lebih baik, memberikan tempat yang lebih layak bagi pelaku usaha, sekaligus memudahkan masyarakat mengakses kawasan tersebut,” katanya.
Ia mengungkapkan Pemerintah Kota Makassar juga tengah menyiapkan sejumlah lokasi alternatif untuk relokasi para pelaku usaha yang terdampak penataan. Salah satu lokasi bahkan diproyeksikan mampu menampung sekitar 400 lapak agar aktivitas ekonomi di kawasan baru dapat tumbuh secara optimal.
Di akhir pertemuan, Munafri berharap partai-partai non-parlemen dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan tujuan setiap kebijakan kepada masyarakat melalui jaringan organisasi yang dimiliki hingga tingkat bawah.
“Partai politik memiliki struktur sampai ke bawah. Karena itu mari kita matangkan bersama rancangannya agar kolaborasi ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat dan pembangunan Kota Makassar,” pungkasnya.
Makassar2 hari lalu