Pemkot Makassar Prioritaskan Pembenahan Sistem Persampahan, Produksi Capai 800 Ton per Hari

KATADIA MAKASSAR || Persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah terus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa isu persampahan kini menjadi prioritas utama yang harus ditangani secara terintegrasi oleh seluruh jajaran, khususnya camat dan lurah di tiap wilayah.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi terkait pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang digelar di Ruang Sipakatau, Kantor Balai Kota Makassar, Senin (6/4/2026).

Dalam arahannya, Munafri mengungkapkan bahwa produksi sampah di Makassar saat ini telah mencapai sekitar 800 ton per hari. Namun, kapasitas pengangkutan yang tersedia baru mampu menjangkau sekitar 67 persen, sehingga masih terdapat lebih dari 30 persen atau sekitar 240 ton sampah yang berpotensi tidak terangkut setiap harinya.

“Ini angka yang besar, artinya masih ada ratusan ton sampah yang tertinggal di wilayah kita setiap hari. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar Melinda Aksa, para asisten, kepala dinas, serta seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar sebagai bagian dari penguatan koordinasi lintas sektor.

Munafri, yang akrab disapa Appi, menilai kondisi tersebut menjadi persoalan serius yang harus segera ditangani melalui pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, khususnya pada aspek pengangkutan.

Ia meminta seluruh camat dan lurah untuk merancang ulang sistem pengangkutan sampah yang lebih efektif, termasuk menyusun alur kerja yang terukur dan terintegrasi. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah sinkronisasi antara waktu pembuangan sampah oleh masyarakat dengan jadwal pengangkutan.

“Perlu diatur ulang jam pembuangan sampah dan jam pengangkutan, agar kebersihan tetap terjaga. Jangan sampai sampah dibuang pagi, tapi diangkut siang atau sore,” ujarnya.

Selain itu, Munafri juga menegaskan agar tidak ada lagi praktik pembuangan sampah di trotoar maupun sudut jalan. Ia meminta pelaku usaha, khususnya rumah makan dan sektor komersial, untuk menempatkan sampah di dalam area masing-masing serta menyesuaikan dengan jadwal penjemputan.

Ia juga menyoroti perlunya pengaturan jadwal pengangkutan yang lebih disiplin, terutama di kawasan dengan volume sampah tinggi seperti area komersial dan pusat aktivitas ekonomi.

“Harus ada koneksi antara waktu buang dan waktu angkut. Kalau ini tidak sinkron, pasti akan ada timbunan sampah di mana-mana,” tegasnya.

Di sisi lain, Munafri menekankan pentingnya evaluasi sistem penarikan retribusi sampah, khususnya dari sektor komersial. Ia menilai masih terdapat ketimpangan antara volume sampah yang dihasilkan dengan besaran iuran yang dibayarkan.

“Jangan sampai sampahnya banyak, tapi bebannya ditanggung pemerintah. Harus ada perhitungan yang jelas dan transparan,” katanya.

Untuk itu, Pemkot Makassar akan melakukan pendataan ulang wilayah komersial serta mendorong penerapan sistem pembayaran berbasis digital guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Tak hanya itu, Munafri juga meminta agar data penerima subsidi iuran sampah diperbarui agar tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa kebijakan pembebasan iuran sampah bagi masyarakat kurang mampu merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam meringankan beban ekonomi warga.

“Kita bantu dengan mengurangi beban bulanan mereka, salah satunya dengan membebaskan iuran sampah. Tapi datanya harus jelas dan valid,” imbuhnya.

Selain aspek administrasi, ia juga menginstruksikan verifikasi ulang data petugas kebersihan untuk memastikan tidak ada data fiktif atau “siluman” yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran.

Munafri menegaskan, pembenahan sistem persampahan membutuhkan kerja serius, terukur, dan kolaboratif dari seluruh pihak.

“Kalau sistem ini kita benahi dengan baik, maka persoalan sampah bisa kita kendalikan secara bertahap,” pungkasnya. (*)