KATADIA MAKASSAR || Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya komitmen dan konsistensi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengimplementasikan program kerja Pemerintah Kota Makassar secara optimal.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, saat membuka kegiatan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Makassar di Hotel Arya Duta Makassar, Selasa (14/4/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Bagian Organisasi Pemkot Makassar itu mengusung tema “Penguatan SAKIP sebagai Instrumen Transformasi Kinerja Menuju Makassar Berdampak”.
Dalam sambutannya, Appi menekankan bahwa SAKIP bukan sekadar sistem administratif, melainkan instrumen strategis yang mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, implementasi SAKIP harus mampu menunjukkan bahwa roda pemerintahan tidak hanya berjalan sebagai rutinitas birokrasi, tetapi benar-benar menghasilkan output dan outcome yang dirasakan langsung oleh publik.
“Ini bukan sekadar teori, tetapi bagaimana sistem governance itu tercermin dari cara kita menjalankan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan SAKIP sangat ditentukan oleh komitmen seluruh jajaran perangkat daerah. Sistem yang baik, kata dia, tidak akan memberikan hasil optimal tanpa kesungguhan dalam pelaksanaannya.
“Sebagus apa pun sistem yang kita miliki, jika tidak disertai komitmen untuk menjalankannya, maka tidak akan memberikan dampak yang baik terhadap tata kelola pemerintahan,” tegasnya.
Appi menyebut dua faktor utama dalam penguatan SAKIP, yakni penerapan sistem yang tepat serta komitmen kuat dalam implementasi. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan SAKIP merupakan kewajiban bagi seluruh perangkat daerah, bukan sekadar pilihan.
Lebih lanjut, ia meminta seluruh kepala SKPD bertanggung jawab penuh terhadap kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja di unit kerja masing-masing. Ia juga mengingatkan agar setiap program memiliki arah yang jelas dan terukur serta berkontribusi langsung terhadap target pembangunan daerah.
“Tidak boleh ada kegiatan yang tidak memiliki dampak terhadap pencapaian target pembangunan daerah,” imbuhnya.
Selain itu, Appi menekankan pentingnya kesinambungan sistem birokrasi meskipun terjadi pergantian pejabat. Ia menilai sistem yang telah dibangun harus tetap berjalan dan terus ditingkatkan guna menghasilkan kinerja yang lebih baik secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong penguatan koordinasi antara SKPD dengan Bappeda, Inspektorat selaku APIP, Bagian Organisasi, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Koordinasi lintas sektor ini dinilai krusial untuk memastikan implementasi SAKIP berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Meski mengakui adanya tantangan dalam implementasi, Appi berharap seluruh jajaran tetap menjalankan tugas dengan disiplin dan komitmen tinggi.
“SAKIP ini akan menjadi cerminan bagaimana kita mengelola pemerintahan. Tujuan kita adalah menghadirkan pemerintahan yang akuntabel dan berdampak bagi masyarakat,” pungkasnya.