Pemkot Makassar Siap Luncurkan Pete-pete Laut, Perkuat Konektivitas Warga Kepulauan

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar akan melakukan soft launching program Pete-pete Laut sebagai langkah awal menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih terjangkau, aman, dan terjadwal bagi masyarakat kepulauan.

Peluncuran perdana layanan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026, bertepatan dengan kunjungan kerja Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ke Pulau Barrang Lompo dan sejumlah pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, mengatakan persiapan pelaksanaan program telah rampung setelah melalui tahap uji coba operasional.

“Kami sudah melakukan uji coba, sehingga rencana soft launching program Pete-pete Laut akan dilaksanakan pada Jumat, 12 Juni, di Pulau Barrang Lompo,” ujar Rheza, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, program Pete-pete Laut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah kepulauan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik lainnya.

Pada tahap awal, layanan ini akan menggunakan satu unit kapal kayu milik Dinas Perhubungan Kota Makassar yang sebelumnya merupakan kapal bantuan dari Kementerian Perhubungan. Kapal tersebut memiliki kapasitas angkut sekitar 25 hingga 30 penumpang setiap perjalanan.

Rheza menjelaskan, frekuensi operasional sementara direncanakan satu kali dalam sepekan. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran operasional, khususnya kebutuhan bahan bakar, sekaligus sebagai tahap evaluasi awal terhadap tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat.

“Karena ini masih tahap awal dan belum memiliki anggaran khusus, maka sementara kami memanfaatkan kapal operasional yang sudah ada. Frekuensi layanan direncanakan sekali sepekan sambil melihat antusiasme masyarakat dan efektivitas pelaksanaannya,” jelasnya.

Apabila tingkat kebutuhan dan penggunaan layanan menunjukkan perkembangan positif, Pemerintah Kota Makassar akan mempertimbangkan penambahan frekuensi pelayaran melalui dukungan anggaran pada perubahan APBD mendatang.

Program Pete-pete Laut diprioritaskan untuk mendukung mobilitas masyarakat yang memiliki kebutuhan perjalanan rutin, seperti pelajar, tenaga kesehatan, guru, serta warga yang melakukan aktivitas antarpulau secara berkala.

Menurut Rheza, jadwal operasional nantinya akan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat kepulauan agar layanan yang diberikan benar-benar efektif dan tepat sasaran.

“Karakteristik masyarakat pulau berbeda dengan masyarakat di daratan. Karena itu jadwal operasional akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar layanan ini memberikan manfaat yang optimal,” katanya.

Rangkaian kegiatan peluncuran akan diawali dengan keberangkatan rombongan Pemerintah Kota Makassar menuju Pulau Barrang Lompo. Selain seremoni peluncuran Pete-pete Laut, sejumlah agenda pelayanan masyarakat dan penyerahan bantuan juga akan dilaksanakan.

Dinas Pendidikan Kota Makassar dijadwalkan menyerahkan bantuan beasiswa kepada siswa, sementara perangkat daerah lainnya akan menyalurkan bantuan bibit guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan.

Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin juga akan meninjau sejumlah program pembangunan di wilayah kepulauan, termasuk lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA) di Pulau Barrang Lompo.

Usai seremoni peluncuran, armada Pete-pete Laut akan langsung melakukan pelayaran uji coba menuju Pulau Bonetambu sebagai bagian dari evaluasi awal operasional layanan.

“Setelah launching, kita akan melakukan trial menuju Pulau Bonetambu. Di sana rombongan akan merasakan langsung penggunaan Pete-pete Laut sekaligus melihat bagaimana layanan ini dapat mendukung konektivitas masyarakat kepulauan,” tutur Rheza.

Pemerintah Kota Makassar berharap kehadiran Pete-pete Laut mampu meningkatkan aksesibilitas masyarakat kepulauan, memperlancar distribusi kebutuhan warga, serta mendukung pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di wilayah kepulauan Kota Makassar.