Mahyuddin Perkuat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Makassar

KATADIA MAKASSAR || Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, turut memperkuat koordinasi lintas sektor dalam persiapan kunjungan kerja Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama bupati dan wali kota se-NTB ke Kota Makassar. Selasa 22/09

Mahyuddin hadir dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penerimaan Kunjungan Kerja tersebut yang digelar di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Wali Kota Makassar.

Rapat diikuti sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait, di antaranya Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), BPBD, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Kunjungan kerja tersebut diagendakan sebagai studi tiru terkait percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penguatan perlindungan sosial bagi pekerja rentan.

Dalam agenda tersebut, Pemerintah Kota Makassar akan berbagi pengalaman dan praktik baik yang telah dijalankan dalam menangani persoalan kemiskinan serta meningkatkan perlindungan sosial masyarakat.

Keterlibatan Mahyuddin dalam rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting dari sinergi lintas sektor. Bidang perumahan dan kawasan permukiman memiliki keterkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan, terutama dalam mendukung peningkatan kualitas hunian dan lingkungan permukiman masyarakat.

Mahyuddin bersama jajaran terkait memastikan Disperkim dapat berkontribusi dalam agenda pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan layanan di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Koordinasi tersebut juga diharapkan dapat memastikan seluruh rangkaian kunjungan kerja berjalan dengan baik, sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman antara Pemerintah Kota Makassar dan pemerintah daerah di NTB.

Melalui kunjungan ini, Pemkot Makassar dan pemerintah daerah tamu diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dalam merumuskan langkah strategis penanganan kemiskinan ekstrem serta memperkuat perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.(**)