KATADIA MAKASSAR || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersama Sekretariat DPRD menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan ke-XIII, dengan fokus pembahasan pada bidang perekonomian dan keuangan.
Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Imawan, Jalan Pengayoman, Kota Makassar, Sabtu (14/11/2026), dengan menghadirkan Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Gerindra, Kasrudi, SH., MH., sebagai salah satu pemateri utama.
Forum ini menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan kebijakan anggaran dan program pembangunan ekonomi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Kasrudi memaparkan fungsi dan peran DPRD dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, termasuk efektivitas penggunaan anggaran pada sektor perekonomian dan keuangan.
Selain Kasrudi, kegiatan ini juga menghadirkan Dr. Nurdiansyah, SM., serta Muh. Ichsan As Yari, S.Sos., M.Si., sebagai narasumber. Diskusi dan sesi tanya jawab dipandu oleh Sitti Nurhayati selaku moderator.
Sejumlah isu menjadi perhatian dalam forum tersebut, di antaranya transparansi pengelolaan anggaran daerah, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta optimalisasi program-program yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat.
Melalui pemaparan para narasumber, peserta mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme pengawasan DPRD sekaligus pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah.
Forum ini juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan aspirasi, masukan, keluhan, maupun usulan terkait persoalan ekonomi dan pembangunan di wilayah masing-masing.
Berbagai masukan yang dihimpun selama kegiatan diharapkan menjadi bahan evaluasi DPRD Kota Makassar dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selanjutnya, catatan dan aspirasi tersebut akan menjadi bahan tindak lanjut melalui rapat kerja bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Melalui kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Angkatan ke-XIII ini, DPRD Kota Makassar mendorong penguatan sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat agar kebijakan di bidang perekonomian dan keuangan dapat berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Makassar.(**)