KATADIA MAKASSAR || Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), menegaskan bahwa penyerahan diskresi kepada sejumlah calon ketua DPD II Partai Golkar di lima kabupaten bukan sekadar penugasan organisasi, melainkan menjadi tanggung jawab untuk meningkatkan kekuatan elektoral partai di daerah.
Penegasan tersebut disampaikan IAS saat memimpin rapat pleno penyerahan diskresi di Kantor DPD I Partai Golkar Sulsel, Sabtu (14/11/2026).
Rapat pleno itu turut dihadiri Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel, Supriansa, Sekretaris DPD I Golkar Sulsel, Rahman Pina, serta jajaran pengurus lainnya.
IAS menjelaskan, diskresi yang diberikan kepada para calon ketua di tingkat kabupaten memuat sejumlah tugas yang harus dijalankan. Salah satu target utamanya adalah memperkuat perolehan suara dan menambah jumlah kursi Golkar di lembaga legislatif.
Ia menyebut, mandat tersebut sejalan dengan tugas yang sebelumnya diterimanya dari Ketua Umum DPP Partai Golkar sebelum pelaksanaan Musda beberapa waktu lalu.
“Apa yang tertuang di diskresi ini sama halnya yang saya dapatkan dari ketua umum DPP untuk saya sebelum Musda beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah meningkatkan elektoral partai dalam mencapai penambahan kursi legislatif,” kata IAS.
Menurut IAS, para penerima diskresi harus memahami bahwa surat tugas tersebut membawa tanggung jawab politik dan organisasi. Karena itu, mereka diharapkan mampu membangun kekuatan partai dengan melibatkan seluruh kader hingga tingkat bawah.
Penegasan IAS tersebut menjadi pesan bahwa kepemimpinan Golkar di daerah tidak cukup hanya berorientasi pada proses Musyawarah Daerah (Musda), tetapi juga harus dibuktikan melalui kerja organisasi dan peningkatan dukungan masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Bidang Organisasi DPD I Golkar Sulsel, Armin Mustamin Toputiri, mengingatkan agar seluruh penerima diskresi tidak menganggap penugasan tersebut sebagai jaminan untuk terpilih menjadi ketua definitif dalam Musda.
“Penerima diskresi jangan kira sudah aman di Musda, tugas kami hanya mengamankan. Prosesnya ada di tangan pimpinan Kecamatan sebagai pemilik suara di Musda,” tegas Armin.
Adapun lima daerah yang menerima diskresi yakni Kabupaten Soppeng kepada Kaswadi Razak, Kepulauan Selayar kepada Basli Ali, Jeneponto kepada Islam Iskandar, Luwu Utara kepada Hj. Megawati Jamal, serta Kabupaten Enrekang.
Melalui penyerahan diskresi tersebut, IAS berharap konsolidasi organisasi Golkar di daerah semakin kuat dan mampu menerjemahkan mandat partai menjadi peningkatan elektoral, termasuk penambahan kursi legislatif pada pemilu mendatang.(**)