KATADIA BARRU || Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru menggelar dialog publik tematik yang melibatkan organisasi masyarakat (ormas), panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pengawas kecamatan (panwascam), serta media.
Acara ini berlangsung di Hotel D Shining Takkalasi pada Senin, 29 Juli, dengan mengusung tiga isu utama: politik uang, hoax, dan netralitas penyelenggara.
Dalam kesempatan tersebut, Mantan Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, menjelaskan bahwa politik uang membuka ruang bagi tindakan korupsi yang berkelanjutan dan merugikan rakyat.
“Peserta pemilu yang menang dengan cara politik uang, saat menjabat akan cenderung mementingkan kepentingan pribadi, bukan masyarakat yang memilihnya,” ujar Arumahi.
Ia menambahkan, pejabat yang terpilih dengan politik uang biasanya memanfaatkan jabatannya untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan, seperti melalui fee proyek, menjanjikan jabatan kepada lebih dari tiga orang, dan berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya.
Arumahi juga menekankan bahwa pelanggaran pemilu yang selama ini dianggap hanya cerita belaka sudah banyak ditindak dan berujung pada hukuman penjara.
“Peran seluruh lapisan masyarakat sangat penting dalam mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk mengawasi politik uang,” kata Alamsyah dari Bawaslu Provinsi Sulsel.
Sementara itu, Mastan, Pimpinan Bawaslu Barru, menjelaskan bahwa diskusi tematik atau sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat.
“Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat, diharapkan pengawasan terhadap pelanggaran pemilu dapat lebih efektif dan menyeluruh,” ujarnya.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, dan diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan bebas dari pelanggaran.(**)
