KATADIA BONE || Dalam rangka persiapan penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk Pilkada 2024, Pj Bupati Bone Andi Winarno Eka Putra dan Kapolres Bone AKBP Erwin Syah, S.I.K., M.H, menggelar rapat koordinasi di Aula Latea Riduni, Jumat (20/09). Rapat ini dihadiri oleh para camat, serta perwakilan dari partai politik, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Bone.
Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Bone Andi Winarno menekankan pentingnya rapat ini untuk membahas titik-titik lokasi kampanye serta pemasangan alat peraga kampanye. Ia mengingatkan agar lokasi-lokasi yang dinilai mengganggu dapat dievaluasi dan diganti.
“Silahkan dirembukkan apa yang menjadi dasar pada Pemilihan Presiden lalu, silahkan diganti titik lokasi pemasangan alat peraga kampanyenya ketika dinilai dapat mengganggu,” ujarnya kepada seluruh camat.
Sementara itu, Kapolres Bone AKBP Erwin Syah menekankan bahwa rapat ini merupakan langkah awal dalam persiapan kampanye, baik tertutup maupun terbuka, sekaligus penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye.
Ia mengimbau kepada pengurus partai politik, KPU, dan Bawaslu agar memastikan pemasangan alat peraga kampanye dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh KPU.
“Kami berharap kepada seluruh pengurus partai politik bersama KPU dan Bawaslu agar dalam pemasangan alat peraga kampanye tidak melakukan pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bone,” tegas Erwin.
Selain itu, AKBP Erwin menambahkan bahwa Polres Bone siap mendukung penuh kelancaran pelaksanaan Pilkada 2024 dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif.
Polres Bone akan rutin melakukan upaya preemtif dan preventif guna memastikan keamanan selama tahapan kampanye hingga proses perhitungan suara selesai.
“Polres Bone siap mensukseskan dan menjaga situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif selama tahapan kampanye hingga perhitungan suara selesai,” tutup Kapolres.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Bone berjalan tertib dan aman, serta meminimalisir potensi pelanggaran terkait kampanye dan alat peraga kampanye.(**)
