KATADIA MAKASSAR || Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan nomor urut 1, Danny Pomanto – Azhar Arsyad (DiA) mendukung penuh ketegasan Kapolda Sulsel Irjen Pol Yudhiawan Wibisono soal netralitas Polri di Pilkada 2024.
Hal tersebut dikatakan Juru Bicara Danny – Azhar, Asri Tadda kepada awak media di Makassar, Sabtu (05/10).
“Kami sangat mengapresiasi ketegasan Pak Kapolda Sulsel tentang netralitas Polri di momen Pilkada. Kami mendukung sepenuhnya hal tersebut agar pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan lancar, aman, jujur dan adil,” kata Asri.
Karena itu, sudah ada instruksi kepada seluruh pendukung Danny – Azhar untuk tak segan-segan segera melaporkan jika menemukan ada oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran netralitas.
“Sebagaimana instruksi Pak Kapolda, segera laporkan jika menemukan ada oknum anggota Polri yang kedapatan melakukan pelanggaran netralitas di Pilkada. Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Hanya saja, kata Asri, pelaporan terhadap ulah oknum anggota Polri sebaiknya disertai dengan dokumentasi yang jelas dan menunjukan aktifitas pelanggaran yang dimaksudkan.
“Rakyat harus berani mendokumentasikan melalui foto dan video setiap gerak-gerik oknum aparat yang ditengarai melakukan pelanggaran netralitas terkait Pilkada. Ini instruksi Kapolda dan memang sangat penting sebagai bukti saat dilaporkan,” jelasnya.
Asri bilang, saat ini pihaknya juga tengah mempertimbangkan untuk memberi reward kepada siapapun yang berhasil mendokumentasikan dalam bentuk video, aktifitas oknum aparat yang melakukan pelanggaran netralitas di lapangan.
“Masih dipertimbangkan, belum diputuskan oleh tim. Tapi memang harus begitu supaya Pilkada ke depan ini kita jaga bersama rakyat.
Jangan sampai ada oknum karena kepentingan personal, malah mencoreng citra Polri yang berusaha dijaga oleh Pak Kapolda Sulsel dan semua pihak, di daerah ini,” pungkas Asri.
Diketahui, Kapolda Sulsel, Irjen Pol Yudhiawan Wibisono mengingatkan kepada seluruh bawahannya untuk bersikap netral selama kontestasi politik Pilkada 2024 berlangsung.
Tidak main-main, dia bahkan meminta masyarakat untuk melaporkan anggota Polisi yang diduga terlibat politik.
Posisi Polisi sebagai pihak pengamanan dianggap punya tanggung jawab besar, dan ketika memihak atau dimanfaatkan oleh salah satu paslon maka potensi terjadinya konflik itu jelas besar.
“Kalau polisi tidak netral itu bahaya, karena kita mengamankan jalannya pelaksanaan pemilukada jadi harus netral. Kalau yang tidak netral nanti laporkan,” kata Yudhiawan Wibisono di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel, Kamis (03/10/2024).
Tidak main-main, dirinya tidak akan mentolerir apabila ada anggota polisi yang dilaporkan terlibat politik.
“Kemudian termasuk anggota kami yang ada di daerah, yang mengawal paslon dan lain sebagainya, jangan sampai melanggar tindak pidana pemilu, atau digunakan alat sehingga terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu, pasti akan kami tindak,” tegasnya. (*)
