Basdir Dukung Sertifikasi Jukir: Langkah Awal Menuju Pendataan dan Kesejahteraan

KATADIA MAKASSAR || Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Basdir, menyampaikan dukungannya terhadap rencana sertifikasi Juru Parkir (Jukir) oleh Perusahaan Daerah (Perumda) Parkir Makassar Raya.

Sertifikasi ini dinilai sebagai langkah awal untuk memperbaiki tata kelola perparkiran sekaligus meningkatkan kesejahteraan para jukir.

Dalam keterangannya, Basdir menyoroti pentingnya identifikasi dan pendataan ulang terhadap para jukir yang masih belum terdata dan belum berafiliasi dengan PD Parkir. “Masih banyak jukir di lapangan yang belum terdata. Nah, sertifikasi ini bisa menjadi pintu masuk untuk mendata mereka secara resmi dan memberikan pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab mereka,” kata Basdir, Rabu (8/5/2025).

Menurutnya, sertifikasi ini memiliki tujuan ganda, yakni mendukung penguatan manajemen PD Parkir sebagai perusahaan daerah, serta memperhatikan kesejahteraan para jukir itu sendiri. “Kalau jukir sudah terdata dan tersertifikasi, bisa difasilitasi BPJS-nya misalnya. Ini langkah yang baik untuk memperhatikan hak-hak mereka,” lanjutnya.

Basdir juga menyebutkan bahwa dengan adanya sertifikasi, karakter jukir dapat dibina agar lebih jujur dan profesional. Ia meyakini, ketika jukir memiliki sertifikasi resmi, sistem pengelolaan tarif parkir akan lebih terarah dan pendapatan mereka pun bisa meningkat. “Tujuannya kan membuat jukir ini jujur. Jokernya bisa diperhatikan, tarif parkir juga lebih terkontrol. Saya kira begitu,” ujarnya.

Saat disinggung mengenai kemungkinan penggajian jukir dengan standar Upah Minimum Regional (UMR), Basdir mengklarifikasi bahwa saat ini jukir belum berstatus sebagai pegawai tetap PD Parkir. “Kalau bicara soal gaji UMR, itu belum karena sistem sekarang masih setor dan bagi hasil,” jelasnya.

Namun, ia menyoroti persoalan ketimpangan gaji yang terjadi di sejumlah Perumda di Makassar. Sejak menjadi anggota DPRD pada 2018, ia mengaku terus menyuarakan aspirasi buruh, namun ironi justru terjadi di tubuh pemerintah sendiri. “Kita teriak soal demo buruh dan perjuangkan gaji UMR, tapi lihat di PD Pasar, ada pegawai yang gajinya hanya Rp660 ribu. Di PD Parkir juga ada yang hanya digaji satu jutaan. Ini kan miris,” tegasnya.

Basdir berharap Wali Kota Makassar segera mengambil langkah perbaikan terhadap sistem penggajian di perusahaan daerah. Ia optimistis jika pengelolaan dan pendapatan perusahaan daerah diperbaiki, maka kesejahteraan pegawai, termasuk jukir, bisa ditingkatkan. “Saya yakin Pak Wali memperhatikan ini. Kalau pendapatan meningkat, saya percaya gaji juga akan ikut diperbaiki,” tutupnya.(**)