Irmawati Sila Desak Pemkot Makassar Tanggung Iuran KIS Warga Tak Mampu

KATADIA MAKASSAR || Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan penjelasan Wali Kota Makassar terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2029, Senin (10/6/2025), di ruang paripurna lantai 3 Gedung DPRD, Jalan A.P. Pettarani.

Dalam rapat tersebut, sejumlah masukan disampaikan oleh fraksi-fraksi, salah satunya dari Irmawati Sila dari Fraksi Mulia. Irmawati secara khusus menyoroti persoalan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), terutama bagi masyarakat yang mengikuti skema mandiri.

“Sebagai wakil rakyat selama enam tahun, aspirasi soal KIS ini sering disampaikan langsung ke kami. Banyak masyarakat menunggak iuran karena memang tidak mampu membayar. Kami berharap hal ini menjadi perhatian pemerintah agar dapat diakomodir melalui APBD,” ujarnya.

Irmawati juga mengkritisi tujuh program pokok yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2025–2029. Menurutnya, program-program tersebut masih bersifat umum dan belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat miskin secara spesifik.

“Sebaiknya program ini lebih diperdalam, agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa langsung merasakan manfaatnya,” tambahnya.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan semua masukan dari legislatif. Namun, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan harus tetap mengikuti mekanisme dan regulasi yang berlaku.

“Program ini memang harus diturunkan ke masyarakat, tetapi ada proses verifikasi data dan sistem pengambilan keputusan yang harus dilalui. Kita harus pastikan mana yang lebih efektif, apakah membantu membayar iuran KIS atau justru menciptakan lapangan pekerjaan agar mereka bisa mandiri,” jelas Munafri.

Ia juga menekankan bahwa RPJMD 2025–2029 dirancang sebagai dokumen strategis untuk mendorong kemajuan Kota Makassar lima tahun ke depan. Salah satu fokus utama adalah pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

“Melalui infrastruktur yang memadai, kita ingin menciptakan iklim investasi yang baik, memperluas akses pelayanan, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Munafri.

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, dan dihadiri oleh seluruh anggota dewan serta jajaran pejabat dari Pemerintah Kota Makassar.