SPMB Makassar Dirombak, Muchlis Misbah: Semua Sekolah Harus Jadi Unggulan

KATADIA MAKASSAR  || Anggota DPRD Kota Makassar, Ir. H. Muhlis A. Misbah, menyampaikan sejumlah evaluasi dan masukan terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru  tahun ajaran 2025/2026.

Hal ini ia sampaikan saat ditemui di ruang kerjanya, sehubungan dengan berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi masyarakat dalam proses SPMB di Kota Makassar.

Menurut Muhlis, sistem SPMB tahun ini mengalami perubahan skema. Jika sebelumnya diterapkan sistem zonasi, afirmasi, dan prestasi, kini pemerintah menerapkan empat jalur, yakni jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.

Kebijakan ini diambil menyusul temuan tahun lalu di mana lebih dari 1.000 siswa tidak memperoleh Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) akibat ketidaktertampungan dalam sistem Dapodik.

“Karena itu, sekarang Kementerian Pendidikan melakukan pengawasan ketat pada pelaksanaan SPMB di Kota Makassar, terutama melalui empat jalur resmi,” ujarnya.

Misbah juga menyoroti keterbatasan daya tampung dari jenjang SD ke SMP yang tidak seimbang. Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan untuk mengajukan penambahan kapasitas ruang belajar.

Saat ini, satu ruang kelas di SD menampung 28 siswa, sedangkan SMP 32 siswa. Misbah menyarankan agar jumlah tersebut bisa ditingkatkan, bahkan hingga 50 siswa per kelas sebagaimana yang telah diterapkan di Kota Bandung.

“Kita berharap agar daya tampung di SD bisa sebanding dengan daya tampung SMP. Ini demi menjamin semua anak mendapat akses pendidikan,” katanya.

Sebagai solusi tambahan, ia juga mengusulkan agar Pemkot Makassar mengalokasikan anggaran kepada sekolah swasta agar bisa menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, namun tetap gratis. Ia merujuk pada model serupa yang sudah berjalan di Jakarta.

“Tidak semua kecamatan punya SMP, jadi perlu ada solusi jangka panjang. Salah satunya dengan membangun sekolah bertingkat dua atau tiga lantai, serta memaksimalkan sekolah-sekolah pinggiran agar seluruh sekolah menjadi unggul secara merata,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa semua sekolah di Kota Makassar seharusnya menjadi sekolah unggulan, baik dari sisi fasilitas, tenaga pengajar, maupun lingkungan pendukung seperti toilet dan ruang guru.

Terkait isu “jalur jendela” atau jalur tidak resmi dalam SPMB, Muhlis menegaskan bahwa sistem resmi hanya mengenal empat jalur. Jika ditemukan oknum sekolah yang melakukan pelanggaran dengan membuka jalur tidak resmi, pihaknya mendesak agar diberikan sanksi tegas, termasuk kemungkinan pemberhentian dari jabatan.

Terakhir, Muhlis mengimbau orang tua untuk tidak terpaku pada sekolah unggulan saja. “Sudah banyak sekolah di Makassar yang kualitasnya setara. Pemerintah sedang berupaya memeratakan kualitas semua sekolah,” pungkasnya.