Wali Kota Klarifikasi Sorotan DPRD

KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, Rabu (2/7/2025).

Dalam penjelasannya, Wali Kota menanggapi pertanyaan sejumlah fraksi terkait rendahnya serapan belanja modal yang hanya mencapai 54,10 persen atau sebesar Rp739,21 miliar dari total anggaran Rp1,36 triliun. Ia mengungkapkan bahwa salah satu penyebab utama adalah tidak terealisasinya program strategis seperti pengadaan solar panel dan motor sampah listrik.

“Kedua kegiatan tersebut memiliki alokasi anggaran besar yang berdampak signifikan terhadap capaian belanja modal. Selain itu, efisiensi pengadaan melalui e-catalogue dan konsolidasi juga turut berkontribusi pada rendahnya penyerapan,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Munafri menyampaikan komitmen pihak eksekutif untuk memperbaiki perencanaan serta pelaksanaan program. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan dukungan DPRD dalam pengawasan agar kebutuhan infrastruktur masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

Menjawab harapan dari Fraksi Amanat Persatuan Indonesia mengenai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan yang tidak memberikan hasil optimal, Wali Kota menyatakan sependapat. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar akan menjadikan hal itu sebagai perhatian utama dalam penyusunan perencanaan anggaran ke depan.

Terkait sorotan soal ketidakakuratan data warga miskin yang berimbas pada tidak meratanya distribusi bantuan sosial, Munafri menjelaskan bahwa sejak 2024, pengusulan data masyarakat miskin dilakukan langsung dari kelurahan melalui aplikasi SIKS-NG milik Kementerian Sosial.

Proses ini melibatkan operator kelurahan, RT/RW, serta Lurah dalam tahap validasi sebelum diusulkan ke Wali Kota dan kemudian dikirimkan ke Kementerian Sosial. Mekanisme ini bertujuan agar masyarakat yang benar-benar layak mendapatkan bantuan bisa terakomodasi secara tepat sasaran.

“Dengan sistem ini, kami ingin memastikan bahwa usulan data benar-benar valid dan sesuai kondisi lapangan. Kami berharap masyarakat juga aktif melapor bila ada yang belum terdata,” ujar Munafri.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas masukan dan pengawasan DPRD yang dinilainya sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan berpihak kepada rakyat.(**)