Terhubung dengan kami

POLITIK

Pansus RPJMD Kota Makassar Soroti Program Unggulan Pemkot hingga 2030

Dipublikasikan

pada

KATADIA MAKASSAR || Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Makassar menggelar rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025–2030, Kamis (3/7/2025).

Rapat yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD Makassar ini dihadiri oleh perwakilan eksekutif dan sejumlah anggota legislatif untuk memperdalam pemahaman terhadap visi, misi, serta program prioritas Pemkot dalam lima tahun ke depan.

Dalam rapat tersebut, anggota DPRD dari Fraksi Mulia, Ray Suryadi Arsyad, menyoroti sejumlah program unggulan yang selama ini digagas Pemerintah Kota Makassar, seperti “7 Sapta Daya”. Ia mempertanyakan rincian pelaksanaan dan penganggaran terhadap berbagai program tersebut.

“Misalnya soal sampah gratis, itu klasifikasinya seperti apa? Bagaimana bentuk penganggarannya? Termasuk juga soal sekolah gratis dan pakaian seragam. Apakah benar-benar terealisasi di semua sekolah?” ujar Ray.

Ray juga mengkritisi program lainnya seperti Makassar Berjasa, Makassar Super Eps, Makassar Kreatif, hingga instalasi air gratis. Ia menegaskan, semua program tersebut harus dijabarkan secara rinci agar tidak hanya menjadi jargon.

“Program 7 Sapta ini digaungkan di mana-mana, tapi teman-teman di dewan masih banyak yang mempertanyakan bagaimana penerapan riilnya. Kalau memang ada seragam gratis, misalnya, kenapa masih ada warga yang tidak mendapatkannya?” tambahnya.

Ia berharap pihak eksekutif memberikan jawaban yang jelas dan terukur agar DPRD bisa menyampaikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting demi pelayanan publik yang optimal.

Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Kasrudi, juga menyampaikan pandangan kritis terhadap arah pembangunan jangka menengah Kota Makassar.

“RPJMD ini ibarat kitab suci pembangunan Kota Makassar. Jadi harus jelas ke mana arah yang ingin dicapai pemerintah kota sampai tahun 2030. Bukan hanya menjelaskan, tapi juga harus konkret,” tegasnya.

Ia menilai, RPJMD tidak boleh hanya berisi narasi tanpa peta jalan yang dapat dievaluasi secara berkala. Menurutnya, tanpa indikator dan langkah nyata, tujuan pembangunan tidak akan tercapai secara maksimal.

Rapat Pansus ini merupakan bagian penting dari tahapan pembahasan RPJMD yang akan menjadi dasar kebijakan strategis Pemerintah Kota Makassar hingga 2030. DPRD menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan kejelasan arah pembangunan dalam dokumen perencanaan tersebut. (**)

Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending