KATADIA MAKASSAR || Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., selaku Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS) Kabupaten Barru, menghadiri Lokakarya bertajuk “Komitmen untuk Gizi: Dari Bukti Menuju Dampak” yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (15/07/2025).
Lokakarya ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan komitmen daerah dalam melaksanakan program gizi yang lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi strategi lintas sektor guna mendukung percepatan penurunan stunting sebagai program nasional.
Acara resmi dibuka oleh Ketua TPPPS Provinsi Sulsel yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. dr. H. M. Ishak Iskandar, M.Kes., M.M., M.H., serta didukung oleh UNICEF. Turut hadir dalam kegiatan ini para perwakilan dari Deputi Gizi Kesehatan Staf Wakil Presiden RI, Bappenas, Kementerian Kesehatan, serta seluruh Wakil Bupati dan Wakil Wali Kota se-Sulawesi Selatan sebagai Ketua TPPS daerah masing-masing.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Barru menekankan bahwa persoalan gizi dan stunting memerlukan kolaborasi nyata dan kerja lintas sektor.
“Gizi adalah pondasi pembangunan sumber daya manusia. Barru terus berkomitmen melaksanakan intervensi gizi yang berbasis data dan melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tegas Abustan.
Ia menyampaikan bahwa penurunan angka stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan semata, melainkan gerakan kolektif yang melibatkan berbagai sektor dan level pemerintahan.
“Di Barru, kami terus memperkuat konvergensi program dengan pendekatan berbasis data, budaya lokal, dan pemberdayaan keluarga sebagai garda terdepan,” tambahnya.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya hasil survei seperti Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sebagai landasan evaluatif untuk menyesuaikan strategi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Lokakarya ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh seluruh Ketua TPPS se-Sulawesi Selatan sebagai wujud nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional menuju nol stunting yang berkelanjutan.(**)