DPRD Sahkan APBD Makassar 2026, Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Sorotan Utama

KATADIA MAKASSAR || Rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 digelar di Ruang Pola Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Minggu (30/11/2025).

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan pandangan akhirnya terhadap rancangan APBD yang akan menjadi pedoman pembangunan kota pada tahun mendatang.

Munafri menegaskan bahwa APBD 2026 diprioritaskan untuk program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat, terutama pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

“Tadi seperti yang kita sampaikan, bahwa ini akan fokus ke program-program prioritas. Kami ingin anggaran benar-benar turun ke tengah masyarakat sesuai kebutuhan mereka,” ujar Munafri.

Ia menekankan pentingnya mengurangi kegiatan seremonial agar alokasi anggaran dapat dialihkan ke sektor yang membawa manfaat lebih besar. “Kita mengurangi seremoni-seremoni supaya anggaran bisa dialihkan ke tempat yang baik dan benar-benar dimaksimalkan,” tegasnya.

Munafri juga menyebut beberapa program tetap menjadi perhatian, seperti fleksiprogram, pembangunan stadion, perbaikan sekolah, serta penguatan layanan di wilayah kepulauan. “Hal-hal seperti ini harus dimaksimalkan supaya bisa menyentuh langsung masyarakat,” katanya.

Terkait potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025, Munafri mengakui kemungkinan masih terjadi. “Ada potensi SILPA karena sejak awal ada efisiensi, ditambah waktu kami masuk tidak maksimal untuk melaksanakan semuanya. Mungkin jumlahnya sama dengan tahun lalu, sekitar 300-an miliar,” jelasnya.

Menurutnya, perbaikan pengelolaan anggaran akan menjadi perhatian serius pada tahun 2026 agar potensi SILPA tidak kembali tinggi. “Ini yang akan kita perbaiki di tahun 2026,” tambah Munafri.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Makassar Supratman menilai fokus utama APBD 2026 tetap berada pada sektor infrastruktur, terutama menghadapi potensi kerusakan akibat musim hujan.

“Beberapa infrastruktur jadi yang paling utama, apalagi pasca musim hujan pasti banyak yang rusak,” ujar Supratman usai paripurna.

Ia menyampaikan bahwa meski terjadi pengurangan dana transfer sekitar Rp500 miliar, APBD Makassar masih berada pada posisi aman. “APBD kita masih aman, tetap mampu bertahan di angka Rp5,1 triliun,” jelasnya.

Supratman juga menyoroti perlunya peningkatan kinerja OPD agar potensi SILPA tidak kembali tinggi seperti tahun sebelumnya yang mencapai hampir Rp500 miliar. “Tingginya SILPA ini indikator minimnya kinerja OPD. Ada beberapa program yang tidak bisa terlaksana karena efisiensi,” ujarnya.

Ia berharap program prioritas, termasuk pembenahan jalan lingkungan dan jalan kota, dapat berjalan optimal pada tahun anggaran 2026. “Ini pasti akan menutupi kebutuhan di 2026, dan beberapa fokus anggaran lebih banyak juga ke dinas pendidikan,” tandasnya.(**)