Terhubung dengan kami

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola APBD di Tengah Tekanan Fiskal

Dipublikasikan

pada

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar semakin akuntabel, efisien, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan daerah bersama Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, di Balaikota Makassar.

Munafri menyampaikan bahwa penguatan tata kelola fiskal menjadi langkah strategis di tengah kondisi tekanan fiskal 2025–2026 yang menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam mengelola pendapatan dan belanja.

Menurutnya, pengelolaan APBD bukan sekadar urusan administratif, tetapi menyangkut tanggung jawab moral kepada masyarakat. Setiap anggaran yang dikelola, kata dia, bersumber dari rakyat dan harus kembali dalam bentuk program yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

“Uang yang kita kelola berasal dari masyarakat, sehingga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah agar program pembangunan tidak mengalami stagnasi. Optimalisasi serapan anggaran, lanjut Munafri, harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip transparansi.

Sosialisasi yang menghadirkan Dirjen Kemendagri tersebut membahas berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari struktur APBD, mekanisme pergeseran anggaran, hingga strategi efisiensi belanja. Selain itu, turut dibahas sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah guna menjaga stabilitas fiskal serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Munafri berharap, melalui penguatan kapasitas dan pemahaman regulasi ini, jajaran Pemerintah Kota Makassar dapat mengelola APBD secara lebih profesional dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan fiskal daerah benar-benar berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

Klik untuk komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending