KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan komitmennya dalam membenahi tata kelola pemerintahan serta penataan kota secara menyeluruh.
Tidak hanya berfokus pada aspek fisik, Munafri menekankan pentingnya tertib administrasi sebagai fondasi utama dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Ia juga menyoroti persoalan parkir liar yang dinilai masih menjadi salah satu penyebab utama kemacetan dan keresahan masyarakat.
Dalam arahannya, Munafri meminta seluruh perangkat daerah, khususnya Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk bekerja secara selaras dalam menata kawasan perkotaan. Termasuk di dalamnya pengawasan terhadap aktivitas pergudangan yang kerap luput dari kontrol administratif.
Menurutnya, persoalan tata ruang dan aktivitas gudang bukan sekadar isu teknis, melainkan berkaitan langsung dengan ketertiban kota, potensi kemacetan, hingga dampak sosial di tengah masyarakat.
“Camat dan lurah diharapkan tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga mampu menjadi problem solver yang responsif terhadap berbagai persoalan warga,” ujar Munafri, Selasa (7/4/2026).
Ia juga menegaskan pentingnya peran camat dan lurah sebagai penanggung jawab wilayah yang memahami secara detail kondisi daerahnya, mulai dari data masyarakat, fasilitas pendidikan, hingga aktivitas investasi.
“Pastikan semua yang berjalan di wilayah itu sesuai aturan, tidak ada yang melanggar, dan semua terdata dengan baik,” tegasnya.
Salah satu perhatian serius yang disoroti adalah keberadaan gudang logistik di dalam kota, khususnya di wilayah Tallo dan sejumlah kecamatan lainnya. Ia mengungkapkan adanya praktik parkir kendaraan ekspedisi di badan jalan yang memicu kemacetan dan meresahkan warga.
“Sering kali sopir membawa pulang mobil dan diparkir di lorong atau pinggir jalan. Ini menimbulkan kemacetan dan keresahan masyarakat. Tidak boleh ada lagi aktivitas seperti ini tanpa izin,” tegasnya.
Munafri juga meminta agar setiap laporan masyarakat segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas dinas, termasuk melakukan penertiban terhadap aktivitas yang melanggar aturan.
Selain penegakan regulasi, ia mendorong camat dan lurah untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik melalui koordinasi dengan dinas terkait. Menurutnya, tantangan pelayanan masyarakat saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan sistem kerja yang terstruktur dan kolaboratif.
Ia turut mengingatkan agar aparatur wilayah tidak bekerja secara “one man show”, melainkan mengedepankan kerja tim dengan pembagian tugas yang jelas agar pelayanan tetap berjalan optimal.
Di sisi lain, Munafri juga menyoroti penataan taman kota yang dinilai belum maksimal. Ia meminta koordinasi yang jelas dengan Dinas Lingkungan Hidup terkait pengelolaan dan tanggung jawab pemeliharaan.
Program “Jumat Bersih” pun diminta untuk terus dijalankan secara konsisten dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk peran aktif RT/RW sebagai ujung tombak di lingkungan.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah Kota Makassar berencana memberikan penghargaan kepada kelurahan terbaik dan terbersih pada peringatan hari jadi Kota Makassar mendatang.
“Insya Allah di bulan November, kita akan umumkan kelurahan terbersih dan terbaik dengan hadiah yang fantastis,” pungkasnya.(**)