40 PKL di Jalan Tinumbu Bongkar Mandiri Lapak, Penataan Kawasan Berjalan Humanis Tanpa Konflik

KATADIA MAKASSAR || Puluhan pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini menempati kawasan Jalan Ujung Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Makassar, memilih membongkar sendiri lapak mereka sebagai bentuk dukungan terhadap penataan kawasan oleh Pemerintah Kota Makassar.

Pemandangan bongkar mandiri tersebut terlihat sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari di sepanjang Jalan Ujung Tinumbu, tepatnya di belakang kawasan Pertamina, Jalan Lamuru, hingga sekitar SMK Negeri 4 Makassar.

Satu per satu lapak yang sebelumnya berdiri di atas trotoar dan saluran drainase dibongkar secara sukarela oleh para pedagang.

Tidak terlihat adanya penolakan ataupun gesekan di lapangan. Para pedagang justru menunjukkan sikap kooperatif dan kesadaran bersama untuk menata kembali kawasan tersebut agar lebih tertib dan nyaman.

Camat Bontoala, Pataullah, mengatakan langkah bongkar mandiri itu merupakan hasil pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan pemerintah setempat kepada para pedagang.

“Sejak Jumat malam mereka sudah mulai bongkar sendiri. Insya Allah ditargetkan selesai sampai hari Selasa,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Menurutnya, dari total sekitar 60 lapak yang ada di kawasan tersebut, hanya sekitar 40 lapak yang aktif digunakan. Sebagian di antaranya bahkan telah berdiri selama kurang lebih 30 tahun, meski ada juga yang baru beroperasi beberapa tahun terakhir berdasarkan informasi warga setempat.

Ia menjelaskan, selama ini aktivitas berjualan tumbuh di atas fasilitas umum dan fasilitas sosial, seperti trotoar dan drainase. Kondisi tersebut dinilai tidak sesuai peruntukan karena dapat mengganggu pejalan kaki, kebersihan lingkungan, serta aliran air.

Pataullah juga menepis isu adanya penolakan penertiban yang sempat beredar melalui spanduk. Menurutnya, warga dan pemilik lapak justru mendukung langkah penataan kawasan.

“Warga pemilik lapak membantah adanya penolakan. Mereka justru membongkar sendiri lapaknya. Alhamdulillah, sebagian besar sudah hampir selesai,” katanya.

Ia menambahkan, penataan ini menjadi contoh bahwa penertiban kawasan tidak selalu harus berujung konflik. Dengan komunikasi yang baik dan pendekatan yang humanis, masyarakat dapat diajak membangun kesadaran bersama demi kepentingan lingkungan dan kota yang lebih tertata.

Pemerintah Kota Makassar, lanjutnya, juga tetap berkomitmen mencarikan solusi lokasi yang lebih layak bagi PKL terdampak, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi ruang publik.

“Kami telah lakukan berbagai pendekatan persuasif dan humanis. Dan alhamdulillah, pedagang taat aturan,” tutupnya.