Pemkot Makassar Perkuat Akses KUR untuk UMKM dan PKL Terdampak Penataan Kota

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat komitmennya dalam mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui perluasan akses pembiayaan usaha. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat kolaborasi dengan sektor perbankan melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha, termasuk pedagang kaki lima (PKL) yang direlokasi akibat penataan kawasan kota.

Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat membuka Ewa-Ko Fest 2026 bertajuk Edukasi Wirausaha Kolaboratif dan Inovatif (Makassar Entrepreneurship Festival) dalam rangka memperingati Hari Kewirausahaan Nasional 2026 di Benteng Fort Rotterdam, Kamis (11/6/2026).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar bersama Bank Sulselbar terkait penguatan dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Pada kesempatan itu, Pemkot Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM bersama Bank Sulselbar juga menyerahkan bantuan pembiayaan KUR kepada sejumlah pelaku usaha dari berbagai sektor, mulai dari usaha kuliner, rumah kreatif, usaha pendingin, hingga usaha warung.

Dalam sambutannya, Munafri mengatakan Ewa-Ko Fest menjadi momentum penting untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak pengusaha baru yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

“Hari ini, dengan begitu banyak potensi UMKM yang dimiliki Kota Makassar, ini menjadi salah satu tanda bahwa kota yang maju adalah kota yang mampu melahirkan entrepreneur-entrepreneur yang siap berkembang,” ujarnya.

Menurut Munafri, jumlah pengusaha di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Karena itu, berbagai program pemberdayaan harus terus diperkuat agar semakin banyak masyarakat berani memulai dan mengembangkan usaha.

Ia menilai penyelenggaraan Ewa-Ko Fest memberikan ruang pembelajaran dan penguatan kapasitas bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk, memperluas pasar, hingga membangun jaringan usaha yang lebih luas.

Munafri juga mengapresiasi komitmen Bank Sulselbar yang siap mendukung pelaku UMKM melalui program KUR dengan bunga yang relatif rendah.

“Bank Sulselbar telah memberikan komitmen untuk mendukung penuh para pelaku UMKM. Dukungan ini diwujudkan melalui program KUR yang saat ini memiliki bunga paling rendah dibandingkan skema kredit lainnya, sekitar enam persen,” katanya.

Menurutnya, perhatian Pemkot Makassar terhadap sektor UMKM tidak hanya sebatas membantu pemasaran produk, tetapi juga menjadi strategi memperluas kesempatan kerja dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Ketika satu UMKM berkembang, pasti ada tenaga kerja yang ikut terserap. Ini menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur ekonomi Kota Makassar,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung program penataan kawasan kota yang tengah dilakukan pemerintah, termasuk penertiban pedagang yang berjualan di fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tidak diperuntukkan sebagai lokasi usaha.

Ia menegaskan bahwa penataan tersebut bukan untuk menghilangkan mata pencaharian masyarakat, melainkan mengarahkan para pedagang ke lokasi yang lebih layak, tertata, dan sesuai peruntukan.

Karena itu, Pemkot Makassar telah berkoordinasi dengan Bank Sulselbar agar pedagang yang direlokasi maupun dipindahkan ke lokasi resmi tetap mendapatkan akses pembiayaan usaha melalui program KUR.

“Saat ini Pemerintah Kota melakukan penataan terhadap pedagang yang berjualan di tempat-tempat fasum dan fasos seperti di atas drainase. Perlu kita edukasi, dibarengi solusi KUR,” ungkapnya.

Munafri menambahkan, UMKM telah terbukti menjadi fondasi ekonomi yang tangguh, terutama saat menghadapi berbagai krisis ekonomi.

“UMKM merupakan penopang ekonomi yang sangat kuat. Ketika terjadi krisis, sektor inilah yang justru mampu bertahan dan terus bergerak menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Karena itu perhatian pemerintah terhadap UMKM akan terus menjadi prioritas,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, menjelaskan bahwa Ewa-Ko Fest 2026 diselenggarakan sebagai upaya memperkuat kemitraan dan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi.

Menurutnya, Kota Makassar sebagai pusat pergerakan ekonomi di kawasan timur Indonesia memiliki potensi besar untuk melahirkan lebih banyak wirausaha yang mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus pencipta lapangan kerja.

“Melalui momentum Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional yang diperingati setiap Juni, Pemerintah Kota Makassar menghadirkan Ewa-Ko Fest sebagai wadah mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, komunitas, dan para pelaku UMKM untuk saling berkolaborasi membangun ekosistem kewirausahaan yang lebih kuat,” ujar Arlin.

Ia menjelaskan, festival tersebut menghadirkan berbagai kegiatan seperti talkshow, seminar bisnis, workshop, pameran dan expo produk UMKM, aktivasi komunitas, kompetisi kewirausahaan, hingga hiburan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menggandeng sejumlah mitra strategis, di antaranya Bank Sulselbar, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI) Korwil Sulawesi Selatan, Komunitas Tangan Di Atas (TDA) Makassar, HIPMI Kota Makassar, HIPMI PT UNM, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia Sulampapua, Muraya Studio, serta PT Bumi Raya.

Arlin menilai kolaborasi tersebut menjadi kekuatan utama dalam membangun jejaring kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Ewa-Ko Fest bukan sekadar festival, tetapi menjadi tempat bertemunya para pelaku usaha untuk bertukar ide, membangun sinergi, memperluas jaringan, dan menciptakan inovasi baru agar produk-produk UMKM Makassar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” tuturnya.

Selain edukasi dan penguatan jejaring, aspek permodalan juga menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan Ewa-Ko Fest tahun ini. Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menjalin kemitraan dengan Bank Sulselbar serta sejumlah perbankan lainnya untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat bagi pelaku usaha mikro dan pedagang kaki lima.

“Kami tidak hanya mendorong para pedagang untuk berjualan secara tertib di lokasi yang telah disediakan, tetapi juga membantu mereka memenuhi standar usaha yang dibutuhkan,” pungkas Arlin. (*)