KATADIA MAKASSAR || Anggota DPRD Kota Makassar Komisi B dari Fraksi PKB, Basdir, mendesak Pemerintah Kota Makassar mengevaluasi kerja sama dengan pihak ketiga pengelola produksi air bersih apabila pelayanan kepada masyarakat tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Basdir usai menggelar pertemuan dengan Perumda Air Minum (PDAM) Kota Makassar untuk membahas keluhan masyarakat terkait distribusi air bersih, khususnya di wilayah utara Kota Makassar. Jumat 3 Juli 2026 di kantor sementara DPRD kota Makassar jalan Hertasning
Menurut Basdir, meski pihak PDAM menyampaikan debit air telah meningkat, kenyataannya hingga kini masih banyak warga yang mengeluhkan pasokan air bersih belum mengalir secara normal.
“Debit air katanya sudah deras, tetapi sampai tadi malam masih banyak warga di wilayah utara yang mengeluh. Makanya rencananya kami akan datang memastikan bagaimana kondisi sebenarnya,” ujar Basdir.
Ia menyebut sejumlah wilayah yang masih terdampak di antaranya Buloa, Cambaya, Tallo, Camba Berua, Barukang, serta kawasan lain di bagian utara Kota Makassar.
Basdir menegaskan persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena pengelolaan produksi air dilakukan oleh pihak ketiga. DPRD sebelumnya telah memberikan tenggat waktu hingga 30 Juni 2026 agar pelayanan dapat kembali normal.
“Kami sudah memberikan deadline sampai 30 Juni. Kalau tidak maksimal, kami minta Pemerintah Kota melakukan evaluasi terhadap kontrak kerja samanya,” tegasnya.
Menurutnya, perusahaan yang menerima pembayaran miliaran rupiah setiap bulan harus mampu memberikan pelayanan yang sebanding kepada masyarakat.
“Kalau menerima anggaran miliaran setiap bulan tetapi pelayanannya tidak bagus, tentu harus dievaluasi. Pelayanan harus berbanding lurus dengan anggaran yang diterima,” katanya.
Basdir mengungkapkan DPRD Kota Makassar berencana turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi distribusi air bersih di wilayah yang selama ini menjadi titik keluhan masyarakat.
Ia mengatakan, apabila hasil pengecekan menunjukkan belum ada peningkatan pelayanan yang signifikan sesuai komitmen yang disampaikan, DPRD akan meminta pemerintah meninjau ulang bahkan mengevaluasi perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
“Kami ingin memastikan langsung. Kalau memang sudah lancar, Alhamdulillah berarti janji dipenuhi. Tetapi kalau belum ada perubahan, kami akan meminta evaluasi terhadap perjanjian kerja samanya,” ujarnya.
Basdir juga menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama dibandingkan mengejar keuntungan perusahaan.
“Perusahaan daerah bukan semata-mata mencari profit. Yang paling utama adalah pelayanan kepada masyarakat. Kalau pelayanan tidak baik, bagaimana bisa bicara keuntungan,” tegasnya.
Ia mengaku selama beberapa pekan terakhir menerima banyak keluhan dari masyarakat melalui telepon maupun pesan singkat terkait krisis air bersih di wilayah utara Kota Makassar.
Karena itu, DPRD akan terus mengawal persoalan tersebut hingga masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan air bersih yang layak sesuai hak mereka.
