Realisasi Pendapatan Barru Tertinggi di Sulsel, Capai 73,17 Persen

KATADIA BARRU || Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026 mencatat capaian positif. Hingga 10 September 2026, realisasi pendapatan daerah Barru telah mencapai 73,17 persen.

Persentase tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan pemerintah daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Capaian Barru juga berada 13,43 poin persentase di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 59,74 persen.

Kabupaten Pangkep berada di posisi berikutnya dengan realisasi pendapatan sebesar 72,94 persen, disusul Kabupaten Sidrap dengan 71,38 persen.

Capaian Kabupaten Barru tersebut mendapat apresiasi dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen BBNKB se-Sulawesi Selatan di Hotel Mercure Makassar, Jumat (18/9/2026).

Agus Fatoni menyebut realisasi pendapatan Barru menunjukkan kinerja yang optimal di tengah tantangan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran sekaligus meningkatkan pendapatan.

“Di tengah tantangan pengelolaan anggaran dan peningkatan pendapatan daerah, Kabupaten Barru menunjukkan kinerja optimal dengan realisasi pendapatan 73,17 persen, tertinggi di Sulawesi Selatan,” ujar Agus Fatoni.

Kinerja positif juga terlihat pada sisi belanja daerah. Hingga 10 September 2026, realisasi belanja Kabupaten Barru mencapai 55,69 persen.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada pada level 48,73 persen. Dengan demikian, realisasi belanja Barru terpaut 6,96 poin persentase dari rata-rata nasional.

Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., mengapresiasi kerja seluruh perangkat daerah dalam mengawal pelaksanaan APBD 2026.

Meski demikian, Bupati mengingatkan agar capaian realisasi anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya persentase, tetapi juga dari kualitas program dan manfaat yang diterima masyarakat.

“Capaian ini tentu patut kita syukuri dan apresiasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Barru,” kata Andi Ina.

Menurutnya, realisasi pendapatan dan belanja merupakan bagian dari upaya memastikan program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Andi Ina juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD 2026.

“Kita harus menjaga momentum ini sampai akhir tahun. Jangan hanya mengejar realisasi, tetapi pastikan kualitas belanja dan hasil pembangunan tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Capaian tersebut menjadi gambaran sementara kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Barru hingga pertengahan September 2026. Dengan tahun anggaran yang masih berjalan, pemerintah daerah terus mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan efektivitas, kualitas, serta manfaat belanja bagi masyarakat.

Data tersebut bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2026 pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan per 10 September 2026 yang diolah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI.