Fraksi PKS Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Makassar, Soroti Belanja Infrastruktur

KATADIA MAKASSAR || Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin, khususnya capaian pertumbuhan ekonomi yang dinilai telah melampaui target dalam RPJMD 2026.

Apresiasi tersebut disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi PKS, Hartono, saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi PKS atas Penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Makassar tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna tersebut berlangsung di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026).

Hartono mengatakan, Fraksi PKS memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemkot Makassar, terutama terkait penyampaian Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah pertumbuhan ekonomi Kota Makassar yang hingga semester pertama 2026 berada di atas target yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

“Berdasarkan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan yang diperbarui pada 15 September 2026, ekonomi Kota Makassar tumbuh 6,61 persen secara year-on-year pada Triwulan I 2026,” kata Hartono.

Pertumbuhan tersebut kemudian meningkat menjadi 7,04 persen secara year-on-year pada Triwulan II 2026.

Secara kumulatif, ekonomi Makassar pada semester pertama 2026 tumbuh 6,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka tersebut berada di atas target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMD 2026 yang ditetapkan sebesar 6,43 persen.

“Sehingga kami Fraksi PKS memberikan apresiasi kepada Wali Kota Munafri atas kinerja, khususnya penyampaian Nota Keuangan dan APBD Perubahan. Pertumbuhan ekonomi Makassar alhamdulillah berada di atas target RPJMD 2026,” ujarnya.

Selain itu, ekonomi Makassar disebut memberikan kontribusi sebesar 15,25 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pulau Sulawesi.

Fraksi PKS menilai capaian tersebut menunjukkan adanya akselerasi kinerja ekonomi Kota Makassar di tengah berbagai tantangan perkotaan.

Namun, apresiasi tersebut juga disertai sejumlah catatan. Fraksi PKS meminta momentum pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam angka makro, tetapi juga berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, Fraksi PKS mendorong Pemkot Makassar memperkuat lima agenda utama.

Pertama, memperkuat pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat. Kedua, mengendalikan belanja operasi sekaligus melindungi belanja produktif.

Ketiga, memprioritaskan pelayanan dasar dan penyelesaian persoalan perkotaan. Keempat, memperluas kesempatan kerja serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Kelima, memastikan setiap tambahan anggaran memiliki target hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bagi Fraksi PKS, keberhasilan harus terlihat dari berkurangnya banjir dan genangan, membaiknya jalan dan drainase lingkungan, meluasnya akses air bersih, tertanganinya persoalan sampah, bertambahnya kesempatan kerja, serta menguatnya UMKM,” jelas Hartono.

PKS Soroti Penurunan PAD dan Belanja Modal

Fraksi PKS juga meminta Pemkot Makassar memberikan penjelasan lebih rinci mengenai faktor utama penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk pos-pos penerimaan yang belum mencapai proyeksi serta strategi pemerintah untuk memperbaiki penerimaan hingga akhir tahun anggaran.

Sorotan juga diberikan terhadap komposisi belanja dalam APBD Perubahan 2026.

Hartono menyebut belanja operasi meningkat sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun. Sementara itu, belanja modal justru mengalami penurunan sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar.

Menurut Fraksi PKS, kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan karena kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur dasar masih cukup besar.

Aspirasi mengenai drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan hingga air bersih masih terus disampaikan masyarakat, termasuk melalui kegiatan reses anggota DPRD di wilayah Bangkala.

Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemkot Makassar menjelaskan dasar penentuan prioritas belanja, terutama dalam menjawab persoalan infrastruktur dasar yang masih dihadapi masyarakat.

“Kami juga meminta penjelasan mengenai alokasi APBD Perubahan untuk penanganan banjir, drainase dan pelayanan air bersih, termasuk penentuan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan masyarakat,” tutur Hartono.

Diketahui, dalam rapat paripurna tersebut, seluruh sembilan fraksi di DPRD Kota Makassar menyatakan persetujuan agar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahapan pembahasan Panitia Khusus (Pansus).

Selanjutnya, pembahasan APBD Perubahan 2026 diarahkan untuk memastikan kebijakan anggaran tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kota Makassar. (*)