Munafri Tegaskan Kinerja Lurah Dievaluasi, Jadi Dasar Rotasi Jabatan

KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja lurah setelah satu tahun masa kepemimpinan.

Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar memastikan pelayanan publik di tingkat wilayah berjalan efektif, inovatif, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).

Munafri mengatakan, keberhasilan pemerintah tidak lagi cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan maupun besarnya serapan anggaran. Menurutnya, orientasi pemerintahan harus bergeser dari sekadar menghasilkan output menuju outcome, public value, hingga dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Ukuran keberhasilan pemerintah harus bergeser dari input, output, outcome, public value, kemudian impact,” ujar Munafri.

“Jadi, keberhasilan bukan hanya apa yang berjalan hari ini, tetapi apa dampaknya kepada masyarakat,” sambungnya.

Perubahan paradigma tersebut, kata Munafri, menuntut camat dan lurah memiliki kemampuan kepemimpinan, inovasi, integritas, serta kepedulian terhadap berbagai persoalan masyarakat di wilayah masing-masing.

Ia menekankan tidak ada satu model kepemimpinan yang harus diterapkan secara seragam. Namun, setiap pemimpin wilayah harus memiliki kemampuan dasar untuk menciptakan perubahan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Evaluasi Jadi Dasar Rotasi Lurah

Munafri menyebut evaluasi kinerja lurah akan menjadi salah satu dasar dalam proses rotasi dan penataan jabatan ke depan.

Penilaian akan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi serta capaian kinerja masing-masing wilayah. Ia memastikan proses tersebut dilakukan secara objektif dan tidak didasarkan pada intervensi maupun kepentingan personal.

“Waktu ini sudah satu tahun (lurah menjabat). Saya tidak mau lagi dalam rangka perputaran lurah-lurah yang akan kita lakukan rotasinya, terlalu banyak orang yang menelepon untuk mempertahankan ini dan itu,” ungkapnya.

“Tidak ada itu, pokoknya penilaiannya akan pure seperti apa yang Bapak dan Ibu lurah lakukan hari ini,” tegas Munafri.

Evaluasi juga akan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan kinerja aparatur selama satu tahun terakhir, termasuk membandingkan capaian yang telah diperoleh dengan periode sebelumnya.

“Kita akan melihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh lurah, kemudian membandingkan data-data pencapaian sebelumnya dengan tahun sekarang,” jelasnya.

Menurut Munafri, lurah harus memiliki daya inovasi dan integritas yang kuat karena menjadi pemimpin pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Sejumlah indikator yang menjadi perhatian antara lain optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kebersihan lingkungan, penertiban, pelayanan dasar, perlindungan sosial, hingga optimalisasi peran agen Perisai di tengah masyarakat.

“Lurah itu bukan pekerjaan yang gampang. Tugasnya banyak sekali karena berhubungan langsung dengan masyarakat, harus memosisikan diri sebagai pelayan sekaligus pemimpin di wilayahnya,” katanya.

Dalam arahannya, Munafri juga menekankan perlunya pergeseran pola pemerintahan dari pendekatan sentralistik menuju impactful governance yang mengedepankan kolaborasi.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat lagi menentukan seluruh kebijakan secara sepihak. Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan persoalan, memberikan alternatif solusi, ikut menentukan prioritas, hingga mengawasi pelaksanaan pembangunan.

“Tidak lagi kita bicara tentang pemerintahan yang sentralistik. Harus terbangun kolaborasi satu dengan yang lainnya untuk memastikan keterlibatan masyarakat di wilayah masing-masing,” imbuh Munafri.

Ia mencontohkan penanganan persoalan pedagang, kebersihan, maupun penertiban. Menurutnya, pendekatan persuasif dan dialogis harus dikedepankan agar pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan sesaat, tetapi juga menghadirkan solusi yang berkelanjutan.

Munafri menilai tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Pelayanan tidak hanya harus tersedia, tetapi juga harus cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan bermakna.

Karena itu, ia meminta lurah membuka ruang komunikasi yang luas dengan warga serta tidak menghindari berbagai persoalan yang muncul di wilayahnya.

“Jangan lagi dengan masyarakat itu kucing-kucingan, menyembunyikan sesuatu. Lurah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan masalah dan bersama-sama menciptakan solusi,” sarannya.

Integritas dan Kamtibmas Jadi Perhatian

Munafri juga mengingatkan pentingnya integritas bagi seluruh pemimpin wilayah. Lurah, kata dia, merupakan representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat sehingga harus mampu menjaga kepercayaan publik.

Ia meminta seluruh aparatur wilayah tidak terlibat maupun memberikan ruang terhadap aktivitas ilegal di wilayah masing-masing.

“Integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan kewenangan di tingkat wilayah sekaligus memastikan seluruh kebijakan pemerintah berjalan secara adil dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Selain itu, Munafri menyoroti tugas lurah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), yang menjadi salah satu tantangan Kota Makassar.

Ia menegaskan bahwa menjaga keamanan bukan semata-mata menjadi tugas aparat penegak hukum. Lurah harus mengambil peran aktif dengan membangun komunikasi bersama masyarakat, tokoh masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

“Kamtibmas bukan urusannya cuma APH saja. Kamtibmas ini harus menjadi urusan kita bersama,” katanya.

Karena itu, Munafri meminta para lurah tidak hanya bertindak setelah terjadi gangguan keamanan, tetapi mampu membaca potensi persoalan sejak dini dan mencari solusi bersama masyarakat.

Ia mengingatkan kondisi keamanan yang tidak kondusif dapat menghambat aktivitas ekonomi dan perkembangan Kota Makassar.

Pemilahan Sampah dan Bangunan Liar Tetap Berjalan

Selain pelayanan publik dan keamanan, Munafri kembali menegaskan program pemilahan sampah dan penertiban bangunan liar tetap berjalan.

Ia meminta camat dan lurah tidak mengendurkan sosialisasi pemilahan sampah di wilayah masing-masing.

“Tidak ada satu pun perintah, surat, atau kata yang membuat proses pemilahan sampah berhenti. Semuanya masih berjalan,” tegasnya.

Hal yang sama berlaku terhadap penertiban bangunan liar. Menurut Munafri, seluruh jajaran wilayah harus tetap menjalankan kebijakan tersebut dengan mengedepankan komunikasi dan solusi.

Ia juga meminta lurah terus membangun komunikasi dengan masyarakat agar setiap kebijakan pemerintah dapat diterima dan dilaksanakan secara bersama-sama.

“Sebab, keberhasilan berbagai program Pemkot Makassar sangat ditentukan oleh kemampuan camat dan lurah menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata di tengah masyarakat,” tutup Munafri. (*)