Oplos LPG Subsidi, Pelaku Raup Rp55,2 JutaPolisi Ungkap

KATADIA MAKASSAR || Praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi di Kota Makassar berhasil diungkap jajaran Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan. Seorang pria berinisial AA (47) diduga menjalankan bisnis pengoplosan gas melon selama kurang lebih tiga bulan dengan keuntungan mencapai Rp55,2 juta.

Pengungkapan kasus ini dilakukan di sebuah rumah di kawasan BTP, tepatnya Jalan Kedamaian Selatan 1, Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, pelaku menjalankan aksinya dengan membeli LPG 3 kilogram dari sejumlah pangkalan dan toko kelontong. Gas subsidi tersebut kemudian dipindahkan ke tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram untuk dijual kembali.

“Pelaku sebanyak satu orang, yaitu atas nama AA, umur 47 tahun. Modus yang dilakukan pelaku adalah mengoplos gas LPG 3 kilogram ke tabung ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram,” jelas Didik dalam konferensi pers, Selasa (10/11/2026).

Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi membeberkan cara pelaku melakukan pemindahan gas. Dalam prosesnya, pelaku menggunakan alat transfer serta ember hitam berisi es batu atau air untuk memperlancar aliran gas.

Tabung LPG 3 kilogram ditempatkan di bagian atas, sedangkan tabung berukuran lebih besar berada di bawah. Setelah proses pemindahan, tabung ditimbang untuk menyesuaikan berat isinya.

Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 100 tabung LPG 3 kilogram, 21 tabung LPG 12 kilogram, enam tabung LPG 5,5 kilogram, dua timbangan, 13 alat transfer gas, satu mobil pikap, serta 50 segel tabung.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku membeli LPG 3 kilogram dengan harga Rp19.000 hingga Rp20.000 per tabung melalui pangkalan. Sementara pembelian dari toko kelontong mencapai Rp25.000 per tabung. Aktivitas tersebut dilakukan sekitar 20 hari dalam sebulan.

Polda Sulsel mengingatkan bahwa praktik pengoplosan LPG bukan hanya menyalahgunakan barang bersubsidi, tetapi juga berisiko menimbulkan kebocoran, kebakaran hingga ledakan akibat penggunaan peralatan yang tidak memenuhi standar keselamatan.

Masyarakat pun diimbau ikut mengawasi distribusi LPG bersubsidi dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan aktivitas mencurigakan.(**)