KATADIA,MAKASSAR || Sejumlah jurnalis “berkompromi” soal kompetensi profesionalnya di Reading Cafe, Sabtu 6 Agustus 2021.
Mereka mempertanyakan kompetensi jurnalis dalam diskusi literasi media yang digagas sejumlah jurnalis dari berbagai organisasi pers, penulis, penerbit, dan juga akademisi.
Dalam acara Media Discussion ini Discussion Media, pada kesempatan pertama pertemuan mengangkat tema “Menyoal Kompetensi Wartawan” dengan pemantik oleh Zulkarnain Hamson, S.Sos., M.Si dari Pusdiklat Nasional Wartawan Online Indonesia (Pusdiklat JOIN) serta narasumber diskusi oleh Ketua DPP Jurnalis Milenial Indonesia Bersatu (JMBI) Fredrich Kuen, M.Si.
Acara yang dipandu oleh Humas JOIN Sulawesi Selatan Arwan D. Awing dan dihadiri sejumlah wartawan senior dari berbagai era, seperti Ardhy Basir, James Wehantouw, M. Ramli S Nawi, Asnawin Aminuddin, Rusdi Embas, Sri Syahril sebagai serta sejumlah jurnalis muda dari JOIN Makassar, JOIN Gowa. sampai JOIN Bantaeng.
Selain JOIN, diskusi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Wartawan Online (IWO).
Zulkarnain Hamson yang akrab disapa Bang Zul menyampaikan beberapa hal menarik terkait kompetensi jurnalis, antara lain kelayakan pemegang kartu UKW, komersialisasi uji kompetensi hingga fenomena aturan uji kompetensi yang dianggap bias. .
Idealnya, kata Bang Zul, kompetensi jurnalis muda diserahkan kepada media atau organisasi media tempatnya berada.
“Misalnya seorang Zulkarnain Hamson bekerja sebagai pekerja media selama dua tahun terus menerus dan telah menghasilkan karya jurnalistik, orang Jakarta bisa menilai pertemuan itu hanya dua hari dan dianggap kompeten atau tidak kompeten. Ini yang harus kita pertanyakan,” ujarnya.
Bang Zul juga mempertanyakan beberapa pemegang kartu UKW besar yang dianggap tidak layak dan tidak pernah menghasilkan produk jurnalistik kemudian memegang kartu tersebut.
“Saya tidak mau menyebut nama, tapi ada yang seperti itu, kita tidak tahu rekam jejaknya sebagai jurnalis, tiba-tiba memegang kartu utama, tentu ironi bagi jurnalis profesional,” kata Zulkarnain Hamson.
Salah satu penanya Sri mengatakan Dirinya pernah bertemu dengan teman lamanya dan dia tahu dia tidak bisa membaca dan menulis tetapi tiba-tiba memegang kartu utama dan menjadi Pemimpin Redaksi.
“Saya tahu dia tidak bisa membaca dan menulis dan hanya tahu huruf pada era Porkas dan saya bertemu dengannya di Kalimantan tiba-tiba dia menjadi pemimpin redaksi dan mengantongi kartu UKW utama, tentang apa ini,” tanya wartawan senior ini .
Senada dengan itu, Zainal Altim mempertanyakan nasibnya sebagai jurnalis dan berkecimpung di dunia jurnalistik sejak tahun delapan puluhan namun tidak memiliki kartu kompetensi.
Dia bahkan menantang pemegang kartu UKW besar dan dianggap kompeten untuk menguji keterampilan menulisnya bersamanya.
Terkait fenomena tersebut, Fredrich Kuen selaku penguji di Dewan Pers dan di BNSP LSP Pers memberikan masukan terkait hal tersebut.
Ia pun memberikan solusi terkait masalah ini dengan melakukan sertifikasi kompetensi kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dimana di BNSP, portofolio atau rekam jejak seorang jurnalis merupakan penilaian untuk menentukan seseorang dianggap kompeten atau tidak.
“Ini juga tentunya tidak hanya dilihat dari portfolio, kami juga melakukan observasi terkait hal tersebut,” jelas Direktur Eksekutif Phinisi Press Multimedia Training Center (P2MTC).
Fred yang akrab disapa juga membuka kesempatan bagi jurnalis untuk melakukan uji kompetensi baik melalui Dewan Pers maupun melalui BNSP, khususnya LSP Pers.
Keributan tentang kompetensi jurnalis, meski telah dikupas dan dimunculkan fakta mengenai beberapa hal yang “aneh” dalam pemberian kartu, termasuk bagaimana negara bisa memberikan apresiasi terkait sertifikasi jurnalis sama dengan sertifikasi profesi lainnya, seperti guru, dokter dan lain-lain. .
Namun hingga magrib, pertanyaan dan tanggapan peserta terus bermunculan, sehingga diskusi dengan tema yang sama akan dilanjutkan minggu depan dengan pembicara Fredrich Kuen.
SIla
