KATADIA,MAKASSAR || Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, menyambut kedatangan Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Prof. Paiman Raharjo di Sulsel.
Acara silaturahmi tersebut diadakan di Pelataran Inninawa (Lakipadada) Rumah Jabatan Gubernur pada Selasa malam, 10 Oktober 2023.
“Malam ini kita kedatangan tamu istimewa, Wamendes PDTT RI. Beliau ini adalah guru saya dan sahabat saya dan beliau tadi sudah memberikan inspirasi banyak kepada kita,” kata Bahtiar.
Paiman, yang juga Rektor Universitas Moestopo Jakarta, memberikan arahan tentang pengelolaan desa dalam sambutannya.
Bahtiar menekankan bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan dan pemerintahan, dan keberhasilan desa akan mendorong kemajuan Provinsi Sulawesi Selatan dan Indonesia secara keseluruhan.
“Maka kita harus membuat cara, cara baru yang lebih efektif mengatasi masalah yang Pak Presiden sampaikan soal inflasi dan stunting, dan seterusnya.
Saya kira desa-desa di Sulsel akan maju dan berkembang jika program-program tadi yang berbasis dengan kultur dan alam dengan sosial budaya kita, baik perikanan, kelautan maupun peternakan.
Saya kira itu fokus kita, termasuk kekuatan sumber daya desa yang sudah dialokasikan Presiden Jokowi luar biasa. Ini harus kita manfaatkan peluang ini,” ujarnya.
Paiman menyatakan bahwa membangun dari desa adalah salah satu program utama Jokowi dalam Nawacita, yaitu membangun dari pinggiran.
“Bagaimana cara kita meningkatkan atau membangun sebuah desa, tentunya seperti yang disampaikan Pak Gubernur bahwa kita harus berdasarkan potensi dan kultur.
Tidak bisa kita membangun sebuah desa yang beda dengan konsep yang di desa yang beda dengan kultur dan potensi yang ada di desa,” jelasnya.
Paiman menekankan pentingnya mengidentifikasi potensi kearifan lokal desa, yang jika dikembangkan dengan baik, akan menjadi nilai ekonomi dan dapat menjadi penopang ekonomi nasional.
Pemerintah telah mengalokasikan dana desa yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, alokasi mencapai Rp68 triliun, tahun 2023 menjadi Rp70 triliun, dan tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp80 triliun.
Kementerian Desa bertanggung jawab atas pemantauan dan pemantauan penggunaan dana desa, sementara pengelolaannya diawasi oleh Kementerian Keuangan. Setiap tahun, prioritas penggunaan dana desa dapat berubah.
“Tahun lalu kita tidak ada untuk prioritas stunting. Tapi tahun ini ada, kemudian ketahanan pangan, kemudian juga untuk masalah sosial untuk bansos dan sebagainya,” urainya.
Karena itu, menangani kemiskinan desa tidak dapat dilakukan hanya dengan program pemerintah. Partisipasi aktif dari masyarakat dan pengusaha dalam pengembangan desa sangat penting.
Salah satu contoh adalah pemberdayaan BUMDes. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam permodalan, yang akan memperkuat perekonomian desa.
Program Budidaya Pisang di Sulsel dinilai efektif dalam mengatasi persoalan pangan, stunting, dan kemiskinan. Pisang memiliki nilai kultural yang dekat dengan masyarakat Sulsel.
“Saya sendiri mendukung kebijakan Pak Gubernur untuk meningkatkan jumlah lahan dalam rangka untuk budidaya pisang. Saya kira ini bagus karena rata-rata di Sulawesi ini pohon pisang itu bisa tumbuh dan berkembang mudah.
Oleh karena itu, ini perlu diboomingkan bahkan ini menjadi sebuah ikon untuk Pak Gubernur sebagai provinsi pisang. Jadi punya sebutan, itu akan menjadi potensi wilayah ini juga bisa wisata nanti, karena pisang,” pungkasnya.(*)
