KATADIA,MAKASSAR || Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Makassar terus berupaya untuk mempercepat penurunan tingkat stunting, sesuai dengan arahan dari Wali Kota Makassar.
Menurut Plt Kepala Dinas PPKB Kota Makassar, Syahruddin, prevalensi stunting di Sulawesi Selatan secara nasional mencapai sekitar 31 persen. Kota Makassar sendiri saat ini berada pada posisi terendah kedua, dengan tingkat stunting sekitar 18,4 persen.
Syahruddin menyatakan bahwa Makassar baru-baru ini mendapatkan penghargaan secara nasional sebagai daerah dengan kemajuan dalam penurunan tingkat stunting dari BKKBN Pusat dalam sebuah pertemuan Apeksi di Ternate beberapa waktu lalu.
Untuk mempercepat penurunan angka stunting di Kota Makassar, sejumlah langkah telah diambil, salah satunya adalah melakukan audit data stunting dengan melibatkan berbagai pihak terkait untuk mengakses data stunting di semua kecamatan dan kelurahan.
Selain itu, mini lokakarya dilakukan untuk menindaklanjuti data kasus stunting dan memastikan upaya serta koordinasi pencegahan stunting berdampak pada penurunan kasus.
Kota Makassar juga telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang terdiri dari DPPKB, Dinas Kesehatan, kecamatan, dan kelurahan.
Salah satu upaya pencegahan stunting adalah dalam rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), di mana ibu hamil harus rutin memeriksa kesehatan kehamilannya.
Data dari EPPGBM (Elektroni Pencatatan dan Pelaporan Berbasis Masyarakat) menunjukkan bahwa dari 14 kecamatan di Kota Makassar dan 12 kelurahan, sudah mencapai status zero stunting.
Namun, terdapat tiga kecamatan yang mengalami peningkatan angka stunting sekitar 2 hingga 3 persen, yaitu Kecamatan Mariso, Mamajang, dan Wajo.
Secara keseluruhan, data stunting di Kota Makassar menunjukkan penurunan dari 3.255 kasus pada Februari 2023 menjadi 2.734 kasus pada Agustus 2023, atau turun sekitar 3,14% dari 3,75%.(**)
