KATADIA,BONE || Pemerintah Kabupaten Bone, melalui Dinas Kesehatan, menegaskan komitmennya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dengan memberikan pelayanan pemeriksaan dan Surat Keterangan Berbadan Sehat (SKBS) secara gratis kepada calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Bone, drg. Yusuf Toko, M.Kes, dalam rangkaian pembentukan KPPS oleh KPU Bone di Hotel Novena, Watampone, pada Jumat (8/12/2023).
drg. Yusuf menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk memastikan partisipasi aktif sektor kesehatan dalam mensukseskan pesta demokrasi, dari tahap perekrutan hingga penghitungan suara.
“Kami berkomitmen untuk mendukung Pemilu tahun 2024 dengan menghadirkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi calon KPPS. Proses perekrutan dimulai pada tanggal 11 Desember 2023 dengan pengambilan SKBS, yang akan dilayani secara cuma-cuma di seluruh Puskesmas Kabupaten Bone.
Calon KPPS hanya perlu menyampaikan maksud penggunaan SKBS untuk keperluan pendaftaran,” ungkap drg. Yusuf.
Keputusan ini disambut dengan antusiasme oleh para peserta rapat koordinasi, dengan tepuk tangan meriah dari PPK-PPS yang hadir.
Selain itu, drg. Yusuf juga mengingatkan para penyelenggara Pemilu untuk menjaga kesehatan dengan baik. “Kami mengajak para pejuang demokrasi yang akan menjadi penyelenggara Pemilu tahun 2024 untuk menjaga pola hidup sehat dengan memperhatikan aspek-aspek seperti pola makan yang baik, konsumsi vitamin yang mencukupi, istirahat yang cukup, dan tidur minimal 7-8 jam sehari, serta mengelola stres dengan baik,” tambahnya.
Langkah penyediaan layanan kesehatan gratis ini telah disosialisasikan ke seluruh Puskesmas di Kabupaten Bone, sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kesejahteraan dan kesiapan kesehatan para calon KPPS menjelang pelaksanaan Pemilu.
Dengan adanya dukungan ini, diharapkan partisipasi aktif para penyelenggara Pemilu akan semakin terjamin, sekaligus menjaga kesehatan mereka dalam melaksanakan tugas penting dalam proses demokrasi.
Laporan A.Syafri Azis