KATADIA,MAKASSAR || Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada KPA Satuan Kerja K/L dan Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi tersebut.
Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur pada Rabu, 13 Desember 2023, mengungkapkan alokasi anggaran sebesar Rp54,77 triliun untuk Sulawesi Selatan dari total belanja negara sebesar Rp3.325,1 triliun.
Dari pagu belanja tersebut, alokasi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp22,97 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp31,80 triliun. Terdapat rincian alokasi untuk belanja pegawai, barang, modal, dan bantuan sosial.
Sementara alokasi transfer ke daerah mencakup dana bagi hasil, alokasi umum, dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non-fisik, insentif fiskal, hibah, serta dana desa.
Bahtiar Baharuddin menekankan pentingnya penggunaan anggaran sesuai prioritas dan mencapai hasil yang nyata di tengah keterbatasan anggaran. Dia juga menyoroti pelayanan kepada 9,3 juta penduduk sebagai fokus utama, menjamin keamanan, kesejahteraan, dan kebaikan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, Supendi, mengungkapkan bahwa serah terima DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024 telah dilakukan oleh Presiden secara hybrid pada November 2023.
Hal ini menunjukkan capaian positif dalam menjaga perekonomian nasional meskipun dihadapkan pada risiko geopolitik dan volatilitas harga komoditas.
Di tingkat regional, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 4,05 persen (yoy) pada Triwulan III 2023, dengan tingkat inflasi yang stabil pada 2,79 persen (yoy) di November 2023, lebih rendah dari rata-rata nasional.
Indikator ekonomi lainnya termasuk nilai tukar petani, tingkat pengangguran, dan persentase penduduk miskin juga menunjukkan tren yang memuaskan.
Pada kesempatan tersebut, Bahtiar Baharuddin juga memberikan Penghargaan kepada sejumlah pihak dan menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas oleh beberapa lembaga terkait.
Hal ini menandai upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja dan integritas lembaga terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.
