KATADIA, GOWA || Demonstrasi Satuan Siswa Pelajar & Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Kabupaten Gowa digelar di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa, Jl. Mesjid Raya No. 26 Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Kamis, 14 Juni 2024.
Aksi ini dimulai sejak pukul 15.00 WITA, dengan dihadiri oleh petinggi pengurus cabang serta pengurus komisariat kecamatan SAPMA PP se-Kabupaten Gowa yang menggunakan atribut PDH. Sejak sore, para pengurus cabang dan perwakilan komisariat berorasi menyampaikan sejumlah tuntutan mereka.
Tuntutan pertama adalah penolakan dan permintaan pembatalan Peraturan Pemerintah terkait Program TAPERA yang dianggap akan menambah penderitaan rakyat.
Tuntutan kedua adalah permintaan agar pemerintah mengusut tuntas kasus mega korupsi yang merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk.
Demonstran menganggap kasus mega korupsi ini seolah-olah sengaja tidak diviralkan lagi karena tertutup oleh kasus-kasus lain seperti kasus Vina Cirebon dan kasus korupsi lainnya yang nilai kerugiannya tidak sebesar kasus PT. Timah Tbk.
Mereka menuntut pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) untuk tidak pandang bulu dalam menangani kasus korupsi. Siapa pun pelakunya, menurut mereka, harus diusut tuntas dan diproses secara adil.
Ketua SAPMA PP Kabupaten Gowa, Sigit Sugiarto, meminta pihak kepolisian untuk mengawal dan bersikap humanis dalam mengamankan aksi yang mereka lakukan, serta menghindari sikap represif.
Syahrul, selaku jendral lapangan (jendral Lap), juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap Anggota DPRD Kabupaten Gowa karena tidak ada satu pun anggota yang berada di gedung DPRD meskipun masih dalam jam kerja.
“Maka atas dasar itu kami menyeruduk masuk ke dalam untuk mencari Anggota DPRD dan alhasil tak satu pun kami jumpai sehingga kami memberikan pernyataan sikap kami kepada salah satu pegawai DPRD agar disampaikan kepada Ketua DPRD,” kata Syahrul.
Di sisi lain, Sigit Sugiarto menyatakan bahwa mereka akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih besar.
“Apabila aksi kedua ini dilaksanakan dan ternyata masih tidak ada anggota DPRD, maka kami akan menduduki Gedung DPRD sampai mereka datang,” ujarnya.
Aksi demonstrasi ini menjadi sorotan karena mengangkat isu-isu penting yang berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah dan integritas penegakan hukum di Indonesia.(**)