Wali Kota Makassar Soroti Budaya Transaksional dalam Jabatan Kepala Sekolah dan OPD

KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya untuk menghapus budaya transaksional dalam pengisian jabatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Appi, sapaan akrab Munafri, mengaku telah menerima laporan adanya kepala sekolah (kepsek) SD dan SMP, serta kepala bidang (Kabid) di organisasi perangkat daerah (OPD), yang melobi agar tidak diganti.

“Kepala sekolah SD, SMP, bahkan sampai Kabid ada yang menawarkan diri sendiri. Mereka bilang, ‘berapa saya bayar kalau masih bisa bertahan di jabatan ini, Pak’. Coba bayangkan mentalitas seperti itu, apa yang bisa kita harapkan dari mereka?” ujar Appi usai mengumumkan pergantian sejumlah Plt kepala OPD di Balai Kota Makassar, Selasa (4/3/2025).

Dalam rotasi tersebut, Appi juga mengganti Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Makassar, Nielma Palamba. Posisi tersebut kini dipercayakan kepada Andi Bukti Djufri yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Ia mendapat tugas utama untuk memperbaiki sistem penempatan kepala sekolah SD dan SMP di Makassar.

“Semua guru yang memiliki potensi harus mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi kepala sekolah. Proses asesmen harus dilakukan secara profesional,” tegas Appi.

Lebih lanjut, Appi menyoroti pentingnya integritas dalam dunia pendidikan. Ia mengingatkan bahwa sekolah dasar dan menengah merupakan pondasi bagi generasi masa depan. Jika sistem pendidikan bobrok, maka nasib generasi berikutnya juga akan terdampak.

Appi juga menyinggung kebakaran misterius yang terjadi di Kantor Dinas Pendidikan Makassar beberapa waktu lalu. Ia menduga ada kemungkinan kejadian itu berkaitan dengan sistem yang bermasalah.

“Kalau sistemnya bobrok, berantakan, jangan sampai nanti kantornya terbakar lagi. Mana CCTV-nya? Masa kalau ada kebakaran, CCTV langsung mati?” katanya dengan nada tegas.

Sebagai langkah perbaikan, Appi memastikan bahwa evaluasi kinerja akan terus dilakukan. Pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik akan ditempatkan dalam program lain, seperti urban farming (bercocok tanam di kota) dan pengelolaan iuran sampah gratis.

“Kalau ada yang tidak bisa bekerja dengan baik, kita tempatkan di wilayah ini supaya mereka bisa menghasilkan sendiri,” pungkasnya.(**)