Komisi D Soroti Anggaran Half Marathon Rp2,1 Miliar, Desak Dispora Makassar Tingkatkan Transparansi dan Efektivitas

KATADIA MAKASSAR ||  Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar rapat kerja dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar untuk membahas alokasi anggaran kegiatan Half Marathon tahun 2025. Rapat tersebut berlangsung di ruang Komisi D DPRD Makassar pada Senin (14/4/2025).

Dalam rapat tersebut, salah satu anggota Komisi D, Ari Azhari Ilham, menyampaikan kekhawatirannya terhadap besarnya anggaran yang telah direncanakan, yakni sebesar Rp2,1 miliar. Ia menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan transparan agar manfaat kegiatan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Kami lihat nilainya cukup besar, karena itu kami memanggil Dispora untuk memastikan bahwa seluruh anggaran yang dikeluarkan digunakan sebaik-baiknya,” ujar Ari.

Ari juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran harus mengikuti semangat efisiensi yang telah ditekankan dalam Instruksi Presiden. Ia menilai bahwa kegiatan yang menggunakan dana besar seperti Half Marathon harus memberikan dampak nyata, baik dari sisi ekonomi maupun sosial bagi warga Kota Makassar.

“Kalau anggarannya besar, maka harus ada nilai positif yang terasa oleh warga Makassar. Kegiatan seperti ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Kami ingin agar ke depannya pemerintah kota juga meninjau kembali besaran anggaran tahunan untuk event seperti ini,” tambahnya.

Sementara itu, pihak Dispora Makassar menyampaikan bahwa Half Marathon direncanakan menjadi salah satu agenda rutin tahunan, dan anggaran sebesar Rp2,1 miliar telah diajukan dalam rencana kegiatan tahun anggaran 2025.

Menanggapi hal itu, Komisi D menegaskan bahwa transparansi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan harus menjadi perhatian utama. Mereka mengingatkan agar pelaksanaan event tidak hanya bersifat seremonial, melainkan juga memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Komisi D juga mendorong agar ke depan, setiap event yang dibiayai melalui APBD dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait urgensi, skala manfaat, dan akuntabilitas penggunaan dana publik.

“Dengan anggaran sebesar ini, kami minta agar manfaatnya jelas dan akuntabel. Jangan sampai publik mempertanyakan prioritas kegiatan pemerintah,” tutup Ari.