Anggaran Makassar Half Marathon Rp2,5 Miliar Disorot DPRD, Diminta Dievaluasi

KATADIA MAKASSAR || Program Makassar Half Marathon (MHM) yang dibiayai melalui APBD Kota Makassar sebesar Rp2,5 miliar menjadi sorotan dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Makassar tahun anggaran 2025.

Dalam rapat tersebut, anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, meminta agar anggaran kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar direvisi atau dinormalisasi karena dinilai terlalu besar.

Azwar menegaskan bahwa pada dasarnya kegiatan olahraga seperti MHM memiliki dampak positif dalam mempromosikan Kota Makassar. Namun, ia mempertanyakan besarnya penggunaan anggaran daerah, mengingat kegiatan tersebut juga memperoleh pemasukan dari sponsor serta biaya pendaftaran peserta.

“MHM itu bagus untuk Makassar, tentu kita mendukung kegiatan yang membawa nama daerah. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, kegiatan ini mengambil sponsor, ada biaya pendaftaran peserta, lalu masih menggunakan dana APBD dengan nilai cukup besar, Rp2,5 miliar,” ujarnya dalam rapat pembahasan LKPJ, Rabu (6/5/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi kontras di tengah masih banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak, seperti sektor pendidikan, kesehatan, hingga peningkatan layanan rumah sakit daerah.

“Di sisi lain masih ada warga kita yang kesulitan sekolah, banyak masyarakat yang sakit dan membutuhkan bantuan biaya pengobatan. Ini harus menjadi perhatian. Kalau memang tetap dilaksanakan, anggarannya bisa dikurangi atau dinormalisasi. Bahkan kalau perlu diberi catatan khusus untuk dievaluasi total,” tegasnya.

Azwar juga meminta pimpinan Pansus LKPJ agar program MHM menjadi catatan penting dalam rekomendasi akhir terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kota Makassar.

Senada dengan itu, anggota Pansus LKPJ lainnya, Muchlis Misbah, turut meminta agar program tersebut dikaji ulang. Politisi Partai Hanura itu mempertanyakan kontribusi nyata kegiatan tersebut terhadap pendapatan maupun dampak ekonomi bagi Kota Makassar.

“Tolong dievaluasi kembali program MHM ini yang menggunakan anggaran APBD Rp2,5 miliar, sementara juga ada sponsor dan biaya pendaftaran. Katanya memberi kontribusi besar bagi pemerintah kota, tapi kontribusi apa yang benar-benar diberikan, itu yang perlu dijelaskan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti klaim terkait peningkatan okupansi hotel selama pelaksanaan event. Menurutnya, dampak ekonomi tersebut perlu dibuktikan secara terukur.

Lebih lanjut, Muchlis membandingkan penggunaan anggaran tersebut jika dialihkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan.

“Kalau Rp2,5 miliar ini diberikan ke Dinas Pendidikan, bisa dipakai membangun sekolah bertingkat yang manfaatnya bisa dirasakan sampai puluhan tahun. Karena itu program ini bukan berarti tidak bagus, tetapi perlu evaluasi agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran,” tutupnya. (*)