Pemkot Makassar dan Kemenham Sulsel Perkuat Sinergi Penanganan Isu HAM

KATADIA MAKASSAR  || Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenham) Sulawesi Selatan (Sulsel) sepakat memperkuat kolaborasi dalam menangani isu-isu Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal ini ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Kemenham Sulsel, Daniel Rumsowek, di Balai Kota Makassar, Selasa (27/5/2025).

Munafri menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menyelesaikan permasalahan HAM. Menurutnya, pendekatan kolektif sangat krusial dalam merespon dan mencari solusi atas setiap dugaan pelanggaran HAM di Kota Makassar.

Ia berkomitmen untuk memberikan ruang partisipatif bagi semua pihak dalam mengawal kebijakan dan isu terkait HAM.

“Perlu kolaborasi yang kuat antara Pemkot dan Kemenham. Persoalan hak asasi harus disikapi bersama. Jika terjadi pelanggaran, solusi harus dicari secara kolektif,” tegas Munafri.

Daniel Rumsowek, yang baru menjabat sejak 19 Maret 2025, menjelaskan bahwa Kemenham Sulsel (yang kini juga mencakup Sulawesi Tenggara) berperan sebagai fasilitator, pemantau, evaluator, dan pencari solusi atas berbagai isu pelanggaran HAM.

Kemenham aktif mengevaluasi laporan masyarakat dan fokus pada program nasional seperti program satu juta sertifikat HAM dan bantuan hukum, dengan target lebih dari seribu penerima manfaat.

Daniel juga menekankan komitmen Kemenham dalam menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran HAM dari masyarakat.

Kolaborasi erat antara Pemkot Makassar dan Kemenham Sulsel diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di wilayah tersebut.(**)