Pj Sekda Nielma Palamba Tegaskan Arah Pembangunan Makassar 2024 Lewat LKPJ, Realisasi APBD Capai 80,67 Persen

KATADIA MAKASSAR || Dalam suasana penuh kehormatan dan strategis, Rapat Paripurna Kedua Masa Sidang Ketiga Tahun 2024/2025 DPRD Kota Makassar menjadi panggung penting bagi Pemerintah Kota Makassar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota untuk Tahun Anggaran 2024.

Penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, Nielma Palamba, mewakili Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, hadir menyampaikan secara langsung laporan tahunan yang tak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga cerminan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dalam membangun kota.

Dalam pemaparan LKPJ, Nielma membeberkan bahwa realisasi keuangan Kota Makassar per 31 Desember 2024 telah mencapai 80,67 persen—sebuah indikator kuat yang menegaskan keseriusan eksekutif dalam menjalankan setiap program dan kegiatan sesuai amanah APBD. Angka ini bukan hanya statistik, tetapi cerminan konkret dari tata kelola anggaran yang berorientasi pada hasil.

LKPJ 2024 yang diserahkan kepada legislatif merangkum seluruh urusan pemerintahan—dari pelayanan dasar hingga pengembangan wilayah—sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik dan wakil rakyat. Berdasarkan regulasi, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2024, laporan ini menjadi dasar evaluasi menyeluruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pidatonya Nielma menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar terus menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama, sejalan dengan visi besar menjadikan Makassar sebagai kota yang Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus bersinergi, menjaga semangat kolaborasi demi percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. LKPJ ini bukan sekadar laporan, tetapi komitmen untuk terus maju bersama,” ujar Nielma di hadapan pimpinan dan anggota dewan. pada Selasa 6 Mei 2025

Rapat Paripurna ini menjadi tonggak evaluasi sekaligus momentum strategis untuk menata arah pembangunan kota ke depan, terlebih dalam dinamika politik dan sosial yang terus bergerak. Diharapkan, masukan dan pandangan dari DPRD dapat menjadi bahan refleksi sekaligus penguatan atas program prioritas yang dijalankan Pemkot Makassar.(AS)