Pemkot Makassar Dorong Digitalisasi BUMD, Munafri: Tak Ada Lagi Pembayaran Tunai

KATADIA MAKASSAR || Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham terus mendorong perubahan mendasar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui transformasi digital yang masif.

Salah satu gebrakan utama adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) di seluruh lini Perusahaan Daerah (Perusda). Seluruh transaksi pelayanan publik di BUMD Kota Makassar akan dilakukan secara digital, tanpa lagi menggunakan uang tunai.

“Langkah ini tidak hanya memperkuat pengawasan dan akuntabilitas, tetapi juga sejalan dengan semangat tata kelola BUMD yang bersih dan profesional,” tegas Wali Kota Munafri Arifuddin saat tatap muka dengan Plt Direksi BUMD di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (2/6).

Hadir dalam pertemuan tersebut Deputi Kepala Perwakilan BI Sulsel Ricky Satria yang juga merupakan salah satu penggagas QRIS, bersama Tim Ahli Pemkot Makassar, Andi Hudli Huduri dan Dara Nasution.

Turut hadir pula para Plt Direksi BUMD, di antaranya:

• Hamzah Ahmad (Plt Direktur Utama PDAM)

• Nanang Sutarjo (Direktur Keuangan PDAM)

• Adi Rasyid Ali (Plt Direktur Utama Perumda Parkir Makassar Raya)

• Ali Gauli Arif (Plt Direktur Utama Perumda Pasar Makassar Raya)

• Aiman (Direktur Keuangan Perumda Pasar)

• Elber Makbul Amin (Plt Direktur Utama Perumda Terminal Makassar Metro)

• Amir Hamzah (Direktur Keuangan Terminal)

Munafri menegaskan pentingnya digitalisasi sebagai pondasi membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah. Ia juga menekankan bahwa sistem informasi pemerintahan harus berjalan secara transparan.

“Seluruh pembayaran ke depan akan dilakukan secara digital. Sistem digitalisasi dan perangkat sudah berjalan, jadi tidak ada lagi pembayaran cash,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga menyampaikan rencana penggabungan beberapa BUMD menjadi dua entitas besar: Perseroda Pangan dan Perseroda Infrastruktur. Rumah Potong Hewan (RPH) akan dikembangkan sebagai bagian dari Perseroda Pangan, sementara Perumda Terminal menjadi bagian dari Perseroda Infrastruktur.

Pemkot Makassar juga sedang menyiapkan pendirian Badan Pembiayaan Nasional (BPN) yang diharapkan dapat menjadi mitra transaksi keuangan dan mengurangi ketergantungan pegawai terhadap pinjaman online.

“Fokus utama bukan pada keuntungan semata, tetapi pada perbaikan tata kelola yang berkelanjutan,” ujar politisi Golkar yang akrab disapa Appi itu.

Dalam konteks pendapatan daerah, Munafri menyoroti pembenahan sistem parkir dan optimalisasi pendapatan dari pasar tradisional. Ia menegaskan tak ada lagi praktik parkir liar di kawasan pasar. “Kalau parkir, sudah satu saja yang berkuasa. Tidak boleh lagi ada parkir di pasar secara liar,” pungkasnya.