Wali Kota Makassar Terima Audiensi Kaotmilti IV dan Aspidmil Sulsel, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum dan Pemerintahan

KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima kunjungan audiensi dari Kepala Oditurat Militer Tinggi IV (Kaotmilti IV) Marsma TNI Wahyu Priyo Budi, S.H., M.H., dan Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Aspidmil Sulsel) Kolonel Laut (H) Dr. M. Asri Arief, S.H., M.Si., CTMP, di Balai Kota Makassar, Rabu (11/6/2025).

Didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Fathur Rahim, Wali Kota menyambut baik kunjungan ini sebagai bagian dari penguatan hubungan lintas sektor, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan stabilitas wilayah.

> “Saya berterima kasih atas kunjungan ini, sebagai bentuk penguatan hubungan lintas sektor. Saat ini kami sedang melakukan penataan birokrasi dan perlu adanya kesamaan persepsi agar upaya tersebut menjadi satu kesatuan,” ujar Munafri.

Ia menekankan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Kota dan aparat penegak hukum, termasuk institusi militer, sangat penting untuk menjaga ketertiban dan mendukung percepatan pembangunan kota.

> “Kami ingin menjalin kerja sama yang baik untuk mencegah potensi kriminalitas dan gejolak sosial. Peran aparat penegak hukum militer kami harapkan dalam mengawal proses pembangunan yang aman dan tertib,” tambahnya.

Wali Kota juga menyentil isu-isu ketertiban umum seperti parkir liar dan kebersihan kota, yang menurutnya juga membutuhkan sinergi dan ketegasan dari semua pihak.

Sementara itu, Marsma TNI Wahyu Priyo Budi dan Kolonel Laut (H) Dr. M. Asri Arief menyampaikan bahwa kunjungan mereka bukan sekadar silaturahmi, melainkan juga bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum militer dan pemerintah daerah.

> “Kunjungan ini adalah bentuk komitmen kami untuk memperkokoh sinergi dalam menjaga stabilitas, mendukung program pemerintah, dan memastikan kedaulatan hukum di wilayah Kota Makassar,” ujar Marsma Wahyu.

Kolonel Asri Arief menambahkan, upaya menjaga ketertiban, keamanan, dan kedaulatan negara merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara terpadu.

> “Penegakan hukum yang kuat dan kolaboratif akan menghasilkan masyarakat yang lebih tertib dan pemerintah yang lebih efektif,” tutupnya.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih strategis dalam menciptakan Makassar sebagai kota yang aman, tertib, dan berdaya saing tinggi.(**)