Fraksi PKS Soroti Dampak Nyata Penggunaan APBD 2024, Desak Efisiensi Anggaran yang Berdampak bagi Masyarakat

KATADIA MAKASSAR  ||  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui juru bicaranya Hartono, M.Si menyampaikan pandangan kritis dalam Rapat Paripurna Kesebelas Masa Persidangan Ketiga Tahun 2024/2025 DPRD Kota Makassar, terkait pelaksanaan dan efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. di kantor DPRD Makassar pada Selasa 1 Juli 2025

Hartono menegaskan bahwa penyerapan anggaran secara persentase tinggi bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan kinerja pemerintah kota. Menurutnya, yang terpenting adalah output dan dampak (impact) nyata dari belanja anggaran tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Serapan anggaran 100 persen memang penting, tapi kita tidak bisa hanya berhenti di angka. Kita harus melihat dampaknya bagi masyarakat. Misalnya, walaupun pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,6%, namun kita masih menghadapi 80 ribu masyarakat miskin dan tingkat pengangguran 9% dari total 1,4 juta penduduk. Ini menunjukkan bahwa penggunaan APBD 2024 belum banyak menyelesaikan masalah di kota ini,” ujar Hartono.

Fraksi PKS menuntut Pemerintah Kota Makassar agar mengarahkan anggaran pada kebutuhan dasar masyarakat dan melakukan evaluasi terhadap program-program yang tidak memberikan kontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Dalam hal reformasi BUMD atau Perusahaan Daerah (Perumda), PKS juga meminta agar efisiensi yang dilakukan di tubuh PDAM, Perusahaan Daerah Pasar, Parkir, Terminal, dan BPR benar-benar menghasilkan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD).

Hartono mencontohkan, jika PDAM melakukan rasionalisasi pegawai hingga 400 orang demi efisiensi, maka langkah itu harus diikuti dengan peningkatan kinerja dan pendapatan.

“Kalau sudah kurangi karyawan tapi pendapatannya tidak naik, lebih baik kita tetap pekerjakan orang sebanyak itu. Kita ini butuh lapangan kerja. Efisiensi harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan kota ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Fraksi PKS juga menyoroti tiga isu prioritas yang mendesak untuk segera direalisasikan, yakni:

1. Pengelolaan Sampah:
   Program “sampah gratis” jangan hanya slogan, tetapi harus berdampak pada terwujudnya kota yang bersih. Hartono menyebut, infrastruktur TPA dan status lahan yang belum sepenuhnya dibebaskan menjadi kendala serius.

2. Penanganan Banjir:
   Fraksi PKS mengapresiasi adanya master plan penanggulangan banjir, khususnya di Kecamatan Manggala, namun mendorong Pemerintah Kota segera mengeksekusi rencana tersebut demi mengurangi dampak banjir di tahun-tahun mendatang.

3. Efektivitas Belanja Daerah:
   Hartono menekankan pentingnya penganggaran yang fokus pada hasil. Di tahun 2025 mendatang, Fraksi PKS ingin melihat dampak nyata dari setiap rupiah yang dibelanjakan, dalam bentuk menurunnya pengangguran, menurunnya kemiskinan, dan meningkatnya PAD.

Fraksi PKS menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kinerja Pemerintah Kota Makassar agar anggaran yang digunakan tidak sekadar habis dibelanjakan, tetapi juga menyentuh langsung persoalan utama masyarakat kota.(**)