Ketua RESOPA Kritik Tajam Dinas Pendidikan Makassar Terkait Program Seragam Sekolah

KATADIA MAKASSAR || Ketua Relawan Soelawesi Pejuang Appi (RESOPA), Syarifuddin Borahima, melayangkan kritik tajam terhadap Dinas Pendidikan Kota Makassar usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi D DPRD Makassar dan Laskar Merah Putih (LMP) Sulsel, Kamis (31/7).

RDP tersebut membahas program pengadaan seragam sekolah SD dan SMP yang merupakan bagian dari program Walikota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (MULIA).

Dalam keterangannya kepada media, Syarifuddin menyesalkan sikap Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Achi Soleman, yang menurutnya tidak memahami regulasi terkait penggunaan seragam sekolah. Ia menegaskan bahwa aturan mengenai seragam sudah ditetapkan secara nasional melalui Peraturan Menteri Nomor 50 Tahun 2022.

“Kalau mau bicara aturan, buka Permen Nomor 50 Tahun 2022. Itu sudah jelas mengatur soal seragam. Sekolah seharusnya diberi ruang untuk menyusun tata tertib, bukan malah diatur secara sepihak tanpa kajian yang matang,” tegasnya.

Syarifuddin juga menyoroti ketidakjelasan dalam proses distribusi seragam. Ia menyebut adanya kejanggalan karena pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan tidak mengetahui secara pasti siapa pihak penyedia yang mendistribusikan seragam tersebut.

“Lucunya, yang bawa pakaian itu ada dari Bandung dan Jogja. Saat Walikota melaunching program ini, ternyata Kadis Pendidikan tidak tahu siapa yang memasukkan pakaian ke sekolah-sekolah. Ini aneh, karena sekolah itu adalah ‘rumah’ bagi Dinas Pendidikan, dan Kadis sebagai tuannya harus tahu siapa tamunya,” katanya.

Ia juga mengungkap bahwa seragam yang dibagikan bukanlah hasil produksi pelaku Usaha Kecil dan Koperasi (UKK) maupun UMKM lokal sebagaimana dijanjikan. Menurutnya, seragam tersebut justru dibeli di pasar dan berasal dari luar daerah.

“Saya heran, masa anggaran APBD digunakan untuk beli pakaian dari luar daerah? Ini menyangkut keberpihakan terhadap pelaku usaha kecil kita. Seharusnya ini menjadi proyek yang melibatkan UKK dan UMKM lokal agar manfaat ekonominya dirasakan masyarakat sendiri,” ujarnya.

Syarifuddin berharap Walikota Munafri Arifuddin segera menanggapi persoalan ini dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pendidikan, termasuk aspek transparansi dan pemahaman regulasi oleh pejabat teknis.

“Kalau Makassar tidak dikelola dengan baik, kita akan tertinggal dari daerah lain di Sulawesi Selatan. Pendidikan adalah wajah peradaban kita. Kalau Kadis saja tidak tahu barang apa yang masuk ke sekolah, bagaimana bisa menjamin kualitas pendidikan?” pungkasnya.(**)