KATADIA MAKASSAR || Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly, secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan (PKP) Angkatan XXIII yang digelar di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan ini merupakan inisiasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDM) Kota Makassar, sebagai bagian dari penguatan kompetensi aparatur sipil negara dalam mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Sekda Zulkifly menegaskan bahwa birokrasi pemerintah memiliki tugas utama untuk menjalankan pembangunan dan melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Ia menekankan pentingnya revolusi mental sebagai bagian dari semangat reformasi birokrasi.
“Di jajaran Pemkot Makassar, reformasi birokrasi telah kita jalankan dengan pendekatan manajemen perubahan yang terukur, demi tercapainya kinerja yang lebih baik dan efisien,” ujar Zulkifly.
Mantan Camat Ujung Pandang itu juga menyampaikan bahwa pelatihan ini sejalan dengan misi Pemerintah Kota Makassar periode 2025–2029, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing melalui penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik.
“Pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan peserta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, tetapi juga menanamkan budaya kerja baru yang lebih profesional, komunikatif, dan kolaboratif,” tambahnya.
Zulkifly juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Makassar saat ini tengah berkomitmen dalam melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah konkret adalah peluncuran program unggulan Makassar Super Apps Lontara, yang bertujuan mengintegrasikan sekitar 350 aplikasi layanan yang selama ini berjalan parsial.
“Dengan Lontara, kami ingin seluruh sistem terintegrasi agar masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan secara mudah, cepat, dan transparan,” jelasnya.
Namun demikian, Sekda mengakui masih banyak pegawai pemerintah, khususnya di tingkat kelurahan dan kecamatan, yang belum memahami sepenuhnya konsep transformasi digital. Oleh karena itu, pelatihan seperti ini dianggap strategis dalam membekali mereka dengan keterampilan digital yang dibutuhkan.
“Transformasi digital ini bukan sekadar tren, tetapi kebutuhan untuk merespon tuntutan masyarakat di era society 4.0. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman,” tegasnya.
Melalui pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta mendorong peningkatan nilai indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kota Makassar.
“Dengan peningkatan kompetensi ini, kami berharap dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara menyeluruh,” pungkas Zulkifly.
Makassar5 hari lalu
