Kejari Makassar Ingatkan Kepala Sekolah: Jangan Ambil Untung dari Seragam dan Buku

KATADIA MAKASSAR || Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar memberikan apresiasi terhadap program seragam sekolah gratis yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Program ini dinilai meringankan beban ekonomi orang tua siswa sekaligus menutup celah praktik pungutan liar dan korupsi dalam pengadaan seragam sekolah.

Kepala Kejari Makassar, Nauli Rahim Siregar, menyampaikan dukungan tersebut saat kegiatan sosialisasi pencegahan korupsi bagi kepala sekolah SD dan SMP se-Kota Makassar, Selasa (12/8/2025). Ia menegaskan agar kepala sekolah tidak lagi mencari keuntungan pribadi dari pengadaan seragam maupun buku pelajaran, dan sepenuhnya fokus pada peningkatan mutu pendidikan.

“Bagaimana mau belajar dengan baik kalau Senin lain, Selasa lain, Rabu lain, Kamis lain, Jumat lain seragamnya? Ada program bagus dari Pak Wali, orang tua jadi tidak pusing. Perlahan diambil alih oleh negara melalui Pemkot Makassar,” ujar Nauli.

Ia memberikan peringatan keras kepada para kepala sekolah untuk menghentikan segala bentuk penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurutnya, sekolah tidak boleh menjadi lahan oligarki yang justru merugikan siswa.

Nauli juga menyoroti praktik lama yang masih kerap terjadi, seperti “cawe-cawe” dalam penerimaan murid baru, pengadaan seragam, dan buku pelajaran. Ia menegaskan bahwa urusan tersebut merupakan ranah Dinas Pendidikan, bukan kepala sekolah.

“Yang bikin saya kesal, urusan seragam diurus, tapi sekolah rusak, lantai copot, lampu tidak ada, itu dibiarkan. Bagaimana murid mau belajar kalau fasilitasnya tidak diperhatikan?” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan agar tidak ada praktik nepotisme maupun kolusi dalam penerimaan siswa baru, yang jelas melanggar Pasal 21 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Nauli menutup pesannya dengan mengajak seluruh kepala sekolah untuk fokus pada tugas inti mereka. “Cukup konsentrasi bagaimana proses belajar-mengajar berjalan baik dan murid belajar dengan nyaman. Jangan lagi ada cawe-cawe di urusan yang bukan wewenangnya,” pungkasnya.