KATADIA MAKASSAR || Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memberikan peringatan tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), hingga camat terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan realisasi serapan anggaran.
Munafri menekankan bahwa program pemerintah kota harus memberi dampak nyata bagi masyarakat, mendorong perubahan, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Untuk itu, diperlukan integrasi lintas sektor dan koordinasi yang solid antarperangkat daerah.
“Jangan ada kesan program milik sendiri, kita semua bekerja untuk satu tujuan demi kemajuan Kota Makassar,” ujarnya saat membuka Laporan Realisasi Belanja Daerah dan Realisasi PAD Triwulan II Tahun 2025 di Balai Kota Makassar, Rabu (13/8/2025).
Berdasarkan laporan, terdapat delapan OPD dengan serapan anggaran rendah (di bawah 17 persen), 22 OPD di kategori menengah (17–33 persen), dan 21 OPD di kategori tinggi (di atas 33 persen).
Munafri meminta OPD yang serapannya rendah untuk segera mempercepat pelaksanaan program tanpa mengabaikan akuntabilitas. “Jangan kejar target tapi lupa hukum. Semua harus sesuai prosedur,” tegasnya.
Ia menilai, perencanaan matang sejak awal tahun menjadi kunci keberhasilan. Program prioritas diminta dilaporkan secara berkala, termasuk kendala teknis maupun nonteknis.
“Saya selalu membuka ruang komunikasi. Tidak boleh ada program prioritas yang mandek hanya karena miskomunikasi,” tambahnya.
Munafri juga menyoroti tantangan yang dihadapi Kota Makassar, mulai dari pertumbuhan penduduk, keterbatasan ruang kota, kebutuhan infrastruktur inklusif, permintaan layanan publik yang tinggi, hingga penciptaan lapangan kerja baru. Semua tantangan tersebut, menurutnya, harus diselesaikan bersama lintas dinas dengan pelayanan prima sebagai tujuan akhir.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Makassar, Muh. Dakhlan, mengingatkan OPD untuk memperhatikan target realisasi belanja yang hingga 13 Agustus 2025 baru mencapai 31 persen, turun 4 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Target tahun ini minimal 85 persen, setara capaian dua tahun lalu.
“Tiga tahun terakhir kita belum pernah mencapai 90 persen realisasi. Jadi saat asistensi anggaran perubahan, berikan kami kewenangan untuk memotong kegiatan yang sudah tidak bisa dilakukan,” ujarnya.
Pembahasan APBD Perubahan rencananya akan dimulai awal pekan depan. Dakhlan mengingatkan seluruh OPD untuk hadir penuh selama proses berlangsung agar capaian target dapat direalisasikan.(**)
Makassar5 hari lalu
